Implementasi Pengawasan Pendidikan Oleh Pengawas Sekolah (Studi Manajerisl Se…

Edition

-

ISBN/ISSN

207110431

Collation

i, 186 Hlm.; 30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Publik 658.4013 Nur i

Upaya Pondok Tahfidh Yanbu’ul Qur’an 3 Kota Batam Dalam Mempertahankan Pe…

UPAYA PONDOK TAHFIDH YANBU’UL QUR’AN 3 KOTA BATAM DALAM MEMPERTAHANKAN PENDIDIKAN SALAF DI TENGAH ARUS MODERNISASI Oleh: TSAMIRAH FAUZIYYAH 212410013 Latar belakang penelitian ini berfokus pada pendidikan salaf yang bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam di tengah arus modernisasi. Dalam konteks ini, Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 3 Kota Batam berperan penting dalam mempertahank…

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Sungai Rambai Kec…

Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Perjanjian jual beli kelapa sawit merupakan salah satu aktivitas ekonomi penting yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama para petani kelapa sawit di wilayah tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi berbagai permasalahan sepe…

Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris/ppat Yang D…

The author’s interest in vuridical review of the sale and purchase deed made by the PPAT Notary Public that was declared null and void by the Sleman District Court (Case Study Number : 27/Pdt.G/2018/PN.Smn) is because the sale and purchase deed is anauthentic deed made by general authority, but in this case the sale and purchase deed is an authentic deed made by general authority, but in…

Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Catering Menurut Undang-undan…

Pengertian Perlindungan Konsumen terdapat pada pasal 1 ayat (1) undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. menurut keputusan menteri kesehatan tentang persyaratan higienis sanitasi rumah makan dan restoran bab 1 pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa higiene sanitasi makanan…

Tinjauan Terhadap Ingkar Janji Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupeten Ro…

Beasiswa adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penghargaan tersebut bisa berbentuk akses tertentu pada suatu instansi atau penghargaan berupa bantuan finansial untuk membantu pelajar, bentuknya bisa pemondokan, bahan-bahan pelajaran termasuk biaya kuliah, atau hanya biaya kuliah saja, bisa juga hanya berupa prese…

Pengaruh Biaya Lingkungan Kinerja Lingkungan Dan Komite Audit Terhadap Kiner…

Kinerja keuangan merupakan hasil dari aktivitas operasional perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan yang tersusun secara sistematis dan akurat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perusahaan. Kinerja keuangan juga menjadi salah satu indikator pencapaian perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan (Nasihin, 2023). Peneliti…

Perlindungan Pelaku Usaha Atas Tindakan Hit And Run Dalam Sistem Pre-order (p…

Di dalam Hukum Perdata, aturan-aturan yang dibahas adalah tentang hubungan antar subjek hukum. Hukum Perdata membahas tentang perihal hak dan kewajiban setiap individu dalam sebuah perikatan atau perjanjian. Dalam perjanjian PreOrder, asas yang melekat pada perbuatan hukum ini adalah asas-asas fundamental dalam sebuah perjanjian yang terdiri setidaknya ada 4 asas untuk melakukan perjanjian, yai…

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelel…

Lelang merupakan resiko terberat yang harus ditanggung oleh nasabah, karena nasabah akan kehilangan barangnya yang dijadikan barang jaminan saat mengajukan kredit. Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pen…

Perlindungan Hukum Bagi Anggota Kredit Koperasi Primer Anggota (kkpa) Yangtid…

Pola kemitraaan antara pengusaha besar, menengah dan kecil diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satu bentuk kerja sama kemitraan perkebunan kelapa sawit adalah sistem (KKPA) Kredit Koperasi Primer untuk Anggota. Pola KKPA merupakan suatu jenis kredit, baik merupakan kredit investasi maupun kredit modal kerja yang diberika…