Pergeseran paradigma pemidanaan menuju keadilan restoratif dalam KUHP Nasional (UU No. 1/2023) dan KUHAP Baru (UU No. 20/2025) dihadapkan pada hambatan prosedural berupa Victim’s Veto (hak veto korban). Syarat mutlak persetujuan korban dalam Perpol No. 8/2021, Perja No. 15/2020, dan PERMA No. 1/2024 memicu privatisasi hukum pidana yang memaksa penjatuhan pidana penjara murni terhadap pelaku p…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024, serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kampar, Kejaksaan Negeri Kmpar, dan Polres Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kesadar…
Perkembangan teknologi rantai blok (blockchain) melahirkan aset kripto yang, di satu sisi, mendisrupsi hukum kebendaan konvensional, dan di sisi lain kian intensif dimanfaatkan sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena karakteristiknya yang desentralistik, lintas yurisdiksi, dan bersifat pseudonim. Instrumen hukum acara pidana Indonesia, baik KUHAP Lama, KUHAP Baru (Undang-Undan…
Peningkatan mobilitas masyarakat di Provinsi Riau seiring dengan beroperasinya jalan tol telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi transportasi. Namun, di sisi lain, masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap rambu lalu lintas di jalan tol, seperti melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan sabuk keselamatan, dan mengabaikan rambu peringatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ting…
Seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia akibat perkembangan globalisasi, pelanggaran di bidang keimigrasian semakin beragam dan kompleks, bahkan sering kali dilakukan oleh lebih dari satu orang melalui kerja sama yang terorganisasi. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai bagaimana pembuktian terhadap keterlibatan para pelaku, khususnya terkait unsur turut serta (deelnemi…
Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai korban merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian serius karena anak merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak fisik, psikologis, dan sosial akibat kecelakaan. Di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi, permasalahan tersebut berkaitan dengan berbagai faktor yang menyebabkan anak menjadi korban, baik faktor internal maupun eksternal. …
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia masih menimbulkan permasalahan, khususnya dalam penerapan pasal terhadap pengguna narkotika yang sering disamakan dengan pelaku peredaran gelap. Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2025/PN.Pbr, di mana terdakwa yang berdasarkan fakta persidangan merupakan pengguna narkotika justru dikenakan Pasal 114 ayat (1…
Penegakan hukum pidana yang efektif bergantung pada integritas proses peradilan yang bersih dari segala intervensi. Praktik obstruction of justice secara konseptual mencederai keadilan dan wibawa hukum, namun pengaturannya dalam hukum pidana positif Indonesia masih tersebar di berbagai regulasi yang memicu kompleksitas implementasi serta disparitas pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk men…
Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUUXIX/2021 yang memberikan batas terhadap pelaksanaan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, khususnya apabila terjadi perselisihan mengenai cidera janji dan debitor tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Kondisi tersebut menimbulkan per…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-Court sebagai inovasi hukum acara perdata dalam peradilan agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pekanbaru, khususnya ditinjau dari efektivitas, penerimaan pengguna, kualitas pelayanan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normati…