Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat, dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan dilakukan secara preventif, represif, dan pre-emtif. Pengendalian preventif yaitu melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, sedangkan respresif adala…
Fenomana kasus kekerasan pada rumah tangga mengalami peningkatan pada kualitas dan juga dari segi kuantitas. Istilah tindak kekerasan dipergunakan dalam menggambarkan tingkah laku, baik yang overt (terbuka) maupun covert (tertutup), offensive (bersifat menyerang), dan defensive (bertahan) yang disertai dengan pemakaian kekuatan pada orang lain. Tujuan dalam penelitian tesis ini adalah Untuk men…
Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) merupakan salah satu sistem dalam bentuk aplikasi pendataan sekolah yang berfungsi menghimpun informasi dalam bentuk data empiris pada suatu Satuan Pendidikan, dimana data yang dihasilkan dari sistem Dapodik dapat dijadikan dasar informasi dalam memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Pendidikan. Penelitian ini berttujuan untuk mengevaluasi Penera…
Korupsi sudah merajalela dan menjadi kebiasaan ditanah air, hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat karena ingin meraup keuntungan pribadi. Berbagai upaya telah dilakukan dengan adanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Ti…
Barang rampasan negara merupakan bagian dari status barang bukti dari sebuah putusan dalam hal pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kep…
Indonesia merupakan negara hukum yang seluruh perbuatan diatur oleh hukum, dimana negara Indonesia menerima hukum sebagai ideologi demi menciptakan ketertiban, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.Perilaku ini tidak sesuai dengan norma yang dapat menimbulkan masalah di bidang hukum dan kerugian masyarakat, sehingga masyarakat dianggap sebagai…
Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection is a legality given by the state to ensure the realization of children's rights to live, grow, develop and participate in the best way in accordance with human dignity and dignity, as well as to realize quality, noble and prosperous Indonesian children and receive protection from violence and discrimination. But in fact, as in Pekanbaru City the…
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Berkaitan dengan penelitian ini yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah usaha bengkel motor yang berada di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesasuaian penerapan akuntansi yang dilakukan oleh usaha bengkel motor di Kecamatan Sungai Lala …
Combating the criminal act of child molestation is all activities to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow, develop, and participate, optimally in accordance with human dignity and dignity, and be protected from violence and discrimination. In this sense it is implied that children are protected from all forms of violence, mistreatment, neglect and exploitation.…
Obscenity comes from the word obscene which is defined as "an indecent act, violating customs and decency, violating decency, vile and dirty". Several factors that cause the crime of child molestation to occur include environmental factors that encourage the perpetrator to commit the act, educational factors that cause the perpetrator to not understand whether his actions violate the law or not…