ANALISIS INTERPRETASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR PUT-002482.99/2020/PP/M.XIVB TAHUN 2021 PERKARA GUGATAN BEA PEROLEHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ABSTRAK Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Peran penerimaan sektor pajak memberikan kontribusi hingga mencapai Rp1.744 Triliun atau sebesar 82,85% dalam Anggaran Pen…
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.dam meningkatkan peran aktif masyarakat …
Pemerintah Kota Dumai mengeluarkan Peraturan Walikota nomor 65 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Pengakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 19. Perwako ini dibuat juga dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengen…
Pada beberapa kasus kejahatan, korban sekaligus merupakan saksi memiliki peran yang penting untuk menghukum pelaku kejahatan. Dalam kerangka pemeriksaan suatu perkara di mana korban merupakan saksi bagi pengungkapan suatu kejahatan hanya diposisikan sebagai instrument dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk menghukum si pelaku, hak-hak korban sering diabaikan, khususnya dalam mengungk…
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu ciri negara hukum rechtstaat yang dibentuk untuk melindungi hak-hak perseorangan atau masyarakat dari perbuatan atau tindakan badan/pejabat pemerintah yang merugikan masyarakat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan melalui pembatalan/ pencabutan keputusan yang dibuat. Namun didalam praktek, seri…
Penyelenggaraan Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah secara teknis tentunya tidak terlepas dari kegiatan operasional yang akan mendukung terselenggaranya Pemerintahan seperti sarana prasarana berupa aset baik bergerak ataupun tidak bergerak. Aset menjadi unsur penting bagi pemerintah sebagai penunjang dalam bekerja. Untuk itu aset harus dapat dikelola dengan baik agar aset mampu memberikan kon…
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2023-2025. Dalam Peraturan Daerah tersebut salah satu yang diatur adalah pembangunan destinasi pariwisata, yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terujudnya kepariwisa…
Sebagai salah satu aturan pelaksana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam pengaturan penataan ruang baik dalam lingkup nasional maupun di daerah. Dimana muncul persoalan yang menarik terkait apakah daerah kab…
Pelaksanaan putusan menjadi penting untuk menjamin hak-hak perseorangan atau badan hukum yang telah ditentukan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan. Tidak terlaksananya putusan pengadilan berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan. Pelaksanaan putusan perdata, baik di peradilan umum maupun peradilan agama dapat dilakukan melalui 2…
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum tidak terlepas dari peran pemerintah melalui Lurah dalam melakukan berbagai cara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Lurah dan mengetahui faktor penghambat ketentraman dan ketertiban umum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Desain penelitian ini dianggap mampu menjelaskan penelitian ini se…