Bagi masyarakat Hukum Adat, tanah beserta sumber daya alam ada di atasnya merupakan suatu hal yang sangat penting dan dapat dikatakan keberlangsung hudup masyarakat hukum adat, hak atas tanah yang dimiliki dikenal dengan Hak Ulayat. Saat ini pembangunan sangat meningkat tinggi dan menimbulkan kekhawatiran semakin meningkatnya keperluan akan tanah untuk pembangunan, sehingga perlahan-lahan masya…
Besarnya angka kerugian negara perlu menjadi catatan bagi para aparat penegak hukum untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara, sehinggadapat digunakan untuk kepentingan pembangunan negara Indonesia. Salah satu terobosan yang dilakukan untuk lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi adalah dngan dibuatnya MOU antara pihak Kejaksaan, Kepolisian dan Me…
Transformasi hukum ketenagakerjaan pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 telah mengubah paradigma perlindungan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara fundamental, dari jaminan kepastian kerja menjadi fleksibilitas pasar kerja. Perubahan norma materiil mencakup perluasan durasi kontrak hingga lima tahu…
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk melakukan digitalisasi dalam berbagai bidang pelayanan publik, termasuk di sektor pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespons perubahan tersebut dengan menerapkan sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 juncto P…
Profesi dokter merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, dokter dapat menghadapi permasalahan hukum, termasuk dugaan tindak pidana medik yang timbul akibat tindakan medis yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi dokter agar dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tanpa ada k…
Perlindungan terhadap pekerja buruh alih daya di PT. Indomarco Adi Prima Pekanbaru. Dimana perlindungan hukum ini diatur didalam perjanjian kerja dan dimana karena ini terkait tentang alih daya maka perusahaan outsourcing yang di pakai oleh PT. Indomarco ini adalah PT. Sumber Daya Dian Mandiri atau di singkat menjadi PT. SDM. PT Indomarco dan PT. Sumber Daya Dian Mandiri ini telah melakukan ker…
Urgensi serta kedudukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai salah satu unsur dan sarana penting dalam pelaksanaan hubungan industrial, Undang-undang nomor 13 tahun 2003 didalam pasal-pasalnya tidak secara eksplisit mewajibkan adanya Perjanjian kerja bersama (PKB), namun di dalam pasal 116 sampai pasal 135 hanya mengatur tentang hak dan kewajiban serta persyaratan yang harus di penuhi untuk p…
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan kebijakan yang seringkali diambil oleh pengusaha dalam rangka menstabilkan kondisi keuangan perusahaan. Namun, dalam pelaksanaannya, PHK harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan, termasuk melalui perundingan dan penetapan oleh lembaga industrial agar sah secara hukum. Perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami PHK diatur dalam Peraturan P…
Kepailitan merupakan proses di mana seorang debitor yang mempunyai ketidakmampuan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitor. Sita Umum Kepailitan merupan bentuk sita tertinggi dalam hukum perdata sehingga sita-sita lainnya…
Sistem pengupahan bagi pekerja parkir yang bekerja di jalan Kaharudin Nasution kota Pekanbaru tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Oleh karena itu untuk mengetahui bentuk atau sistem pengupahan yang diterima oleh tukang parkir atau juru parkir tersebut, penulis mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan indikator …