Good Governance merupakan konsep tatakelola pemerintahan yang menekankan pada prinsip partisipasi, aturan hukum, trasparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Penerapan prinsip-prinsip tersebut penting dalam penyelesaian laporan pengaduan maladministrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, resposnif…
ABSTRAK Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam pengelolaan BMD untuk mewujudkan tertib administrasi dan penatausahaan aset daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif Deskriptif dengan Tek…
Koordinasi antar organisasi perangkat daerah memiliki peranan yang penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023…
Penelitian ini fokus pada Evaluasi Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Monumen Zapin,sumber daya lokal penting yang diawasi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Sebagai landmark budaya di wilayah tersebut, Monumen Zapin memiliki signifikansi historis dan artistik, yang memerlukan perlindungan dan perawatan yang tepat. Studi ini menggunakan metodologi deskriptif dengan kerangka kualitatif. Data di…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Surat Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi ke…
Agile Governance merupakan pendekatan tata kelola yang berlandaskan pada fleksibelitas, kolaboratif, responsivitas, dan juga kemampuan beradaptasi pada perubahan kebutuhan masyarakat. Prinsip agile ini dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Agile Governance oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan …
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA TANJUNG SIMPANG KECAMATAN PELANGIRAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK Oleh Wendi Efredi Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk kemajuan di dalam sebuah desa karena posisinya sangat berpengaruh atas wewenang kepala desa dalam mengambil keputusan untuk pembangunan sebuah desa, pembangunanpembanguna…
Tata Kelola Barang Milik Daerah adalah serangkaian proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penatausahaan aset yang dibeli atau diperoleh dari (APBD) maupun perolehan sah lainnya. Tujuannya agar pengelolaan aset daerah akuntabel, efisien, transparan, dan ekonomis. Metode yang digunakan dalam pene…
Agile Governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Prinsip Agile Governance ini dapat diterapkan dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Agile Governance di Kantor Camat Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. M…
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pelayanan Pemerintah Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mengetahui fator penghambat dalam Kinerja Pelayanan Pemerintah Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir metode yang digunakan penelitian ini yaitu meteode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan …