PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA TANJUNG SIMPANG KECAMATAN PELANGIRAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK Oleh Wendi Efredi Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk kemajuan di dalam sebuah desa karena posisinya sangat berpengaruh atas wewenang kepala desa dalam mengambil keputusan untuk pembangunan sebuah desa, pembangunanpembanguna…
Tata Kelola Barang Milik Daerah adalah serangkaian proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penatausahaan aset yang dibeli atau diperoleh dari (APBD) maupun perolehan sah lainnya. Tujuannya agar pengelolaan aset daerah akuntabel, efisien, transparan, dan ekonomis. Metode yang digunakan dalam pene…
Agile Governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Prinsip Agile Governance ini dapat diterapkan dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Agile Governance di Kantor Camat Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. M…
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pelayanan Pemerintah Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mengetahui fator penghambat dalam Kinerja Pelayanan Pemerintah Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir metode yang digunakan penelitian ini yaitu meteode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program inovasi desa di Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Program Inovasi Desa (PID) di Kabupaten Bengkalis sendiri sudah mulai di gencar kan sejak tahun 2018. Sosialiasi ke setiap desa sudah mulai berjalan. Keberadaan Program Inovasi Desa (PID) dirancang diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasita…
Tujuan reformasi pelayanan publik di Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Aspek utama dari hal ini melibatkan upaya menjamin keamanan, fungsi utama kepolisian, yang mendorong pelayanan prima dan hubungan positif dengan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah meluncurkan Layanan Pengaduan Masyarakat secara El…
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 Tentang pengelolaan barang milik daerah pada proses penghapusan barang di Sekretariat Daerah Provinsi Riau belum terlaksana sehingga tidak maksimalnya usulan pengadaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah karena jumlah barang sudah memenuhi dengan jumlah pegawai yang ada, terjadinya kerugian dan pemborosan beban pemeliharaan…
Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pencegahan stunting oleh Pemerintah Desa Teluk Jira Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada informan terpilih dan hasilnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hasil evaluasi pencegahan stunting di Desa Teluk …
Penerapan electronic goverment merupakan sebuah perubahan dalam sistem pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi. Pemerintah Desa Benteng Utara mulai menerapakan electronic government dengan adanya sebuah aplikasi online, dalam aplikasi online ini salah satu manfaatnya ialah menberikan layanan online tetapi dalam dalam pelayanan hal ini belum sama sekali dilaksanakan untuk pelayanan publik. Pen…
ABSTRAK PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DALAM MEMBANTU PEMERINTAH KELURAHAN MELAKSANAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PEMATANG KAPAU KECAMATAN KULIM KOTA PEKANBARU Oleh : Alvin Syahputra NPM : 187310026 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan …