Kajian Yuridis Kepastian Hukum Bagi Investor Trading Online Menurut Uu Penan…

Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hudiyanto menyampaikan kerugian masyarakat Indonesia akibat investasi ilegal (investasi bodong) mencapai Rp139,67 triliun sejak tahun 2017 sampai tahun 2023. Contoh dalam kasus yang menimpa Indra Kenz sebagai affiliator aplikasi binomo, investasi bodong yang tidak memiliki izin dari Bada…

Analisis Yuridis Kepastian Hukum Pengembangan Perkebunan Sawit Dalam Kawasan …

Tanah merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia atau harta kekayaan tidak bergerak yang paling vital, khususnya Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian, Perkebunan, penggunaan tanah banyak berbenturan dengan izin penggunaan kawasan kehutanan, Kepastian Hukum Status tanah masyarakat harus dilakukan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberik…

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak Di Bidang Ekonomi Kreatif Dal…

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendorong adanya perdagangan bebas di negara-negara ASEAN. MEA menciptakan peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat hukum adat yang memiliki produk Ekonomi Kreatif, salah satunya adalah masyarakat hukum adat Talang Mamak yang hidup dan berkembang di Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Produk Ekonomi Kreatif dari masyarakat hukum adat Talang Mamak seper…

Dinamika Hukum Dalam Perkembangan Dunia Bisnis Kepariwisataan Di Indonesia (s…

Pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menjelaskan bahwa pariwisata berperan penting untuk mendorong pemerataan, memberikan kesempatan berusaha, serta memperoleh manfaat, sekaligus menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Provinsi Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya ak…

Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ide Bunuh Diri Pada Mahasiswa Universitas S…

PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP IDE BUNUH DIRI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS SWASTA DI KOTA PEKANBARU Deana Sallya Miranti 208110013 FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM RIAU ABSTRAK Permasalahan terkait munculnya ide bunuh diri dapat dikaji dengan melihat pengaruh variabel internal individu, seperti kurangnya dukungan sosial terhadap berkembangnya ide bunuh diri. Dukungan sosial merupakan s…

Implementasi Pengawasan Pendidikan Oleh Pengawas Sekolah (Studi Manajerisl Se…

Edition

-

ISBN/ISSN

207110431

Collation

i, 186 Hlm.; 30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Publik 658.4013 Nur i

Upaya Pondok Tahfidh Yanbu’ul Qur’an 3 Kota Batam Dalam Mempertahankan Pe…

UPAYA PONDOK TAHFIDH YANBU’UL QUR’AN 3 KOTA BATAM DALAM MEMPERTAHANKAN PENDIDIKAN SALAF DI TENGAH ARUS MODERNISASI Oleh: TSAMIRAH FAUZIYYAH 212410013 Latar belakang penelitian ini berfokus pada pendidikan salaf yang bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam di tengah arus modernisasi. Dalam konteks ini, Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 3 Kota Batam berperan penting dalam mempertahank…

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Sungai Rambai Kec…

Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Perjanjian jual beli kelapa sawit merupakan salah satu aktivitas ekonomi penting yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama para petani kelapa sawit di wilayah tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi berbagai permasalahan sepe…

Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris/ppat Yang D…

The author’s interest in vuridical review of the sale and purchase deed made by the PPAT Notary Public that was declared null and void by the Sleman District Court (Case Study Number : 27/Pdt.G/2018/PN.Smn) is because the sale and purchase deed is anauthentic deed made by general authority, but in this case the sale and purchase deed is an authentic deed made by general authority, but in…

Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Catering Menurut Undang-undan…

Pengertian Perlindungan Konsumen terdapat pada pasal 1 ayat (1) undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. menurut keputusan menteri kesehatan tentang persyaratan higienis sanitasi rumah makan dan restoran bab 1 pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa higiene sanitasi makanan…