KOORDINASI PEMERINTAH ANTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN UMUM DALAM PENANGGULANGAN PERMASALAHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU Abdul Rahman Hadi ABSTRAK Koordinasi merupakan suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling m…
Desa Kotabaru memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama Tuah Baru. Kondisi BUMDes Tuah Baru saat ini tidak mengalami perkembangan, sehingga modal usaha tidak mengalami peningkatan, Penelitian ini bertujuan untuk “mengetahui manajemen pemerintahan desa dalam memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan mengetah…
Dalam upaya mewujudkan peningkatan Kualitas pelayanan publik yang lebih baik, Mahkamah Agung mulai melakukan upaya mewujudkan peradilan modern berbasis IT dengan menciptakan inovasi pelayanan administrasi perkara pidana secara elektronik yang Terintegrasi antar Aparat Penegak Hukum. Inovasi tersebut berupa Aplikasi berbasis web yang dinamai E_BERPADU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui…
Penerimaan investasi Kota Dumai yang cukup tinggi di antara Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Riau tidak lepas dari penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang cukup tinggi dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Akan tetapi pelaku usaha yang menjadi target investasi tidak terbiasa melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) khususnya di Kota Dumai.…
STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU DALAM PENERAPAN APLIKASI KARTU TANDA PENDUDUK DIKECAMATAN SAIL Oleh: SONI WIRAYUDA ABSTRAK Pemerintah telah menerapkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 2022 sesuai dasar hukum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan …
Dalam usaha meningkatkan pelayanan publik oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis adalah melalui Aplikasi SIPUAN yaitu aplikasi sistem informasi perempuan dan anak serta layanan pengaduan. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya permasalahan dalam penerapan inovasi diantaranya kurangnya sosialisasi pihak DPPPA, kurangnya partisipasi ma…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Evaluasi Program Ba- dan Usaha Milik Desa Di Desa Puntianai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.Indikator yang digunakan ada Enam (6) yaitu: Efektivitas,Efisiensi,Kecukupan,Perataan,Resvonsivitas dan Ketepatan.Tipe Peneliti yang berlokasi di Desa Puntianai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu di gunakan Metode P…
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA GAMBUT MUTIARA KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN Oleh: YOSI NOVITA ABSTRAK Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang diperlukan untuk membangun dan mensejahterakan Desa dalam penyelenggaraannya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas dan fungsi untuk ikut serta dalam membangun pemerintahan des…
Akuntabilitas pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam keterbukaan informasi publik bisa dikatakan tidak baik atau kurang informatif dimana hal itu terbukti dari peringkat keterbukaan informasi badan publik se provinsi Riau tahun 2018 Kabupaten Rokan Hilir menempati posisi paling terakhir. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai teknik untuk pengumpulan data …
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Proses Jual Beli Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta hasilnya dianalisis dengan deskriptif kualita…