Penelitian ini bertujuan menganalisis proses lobi dan negosiasi influencer dalam membentuk kesepakatan endorsement di kalangan akademisi Universitas Islam Riau. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap mahasiswa influencer yang berpengalaman menjalin kerja sama endorsement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur kerja sam…
ABSTRAK Penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polsek Kulim Kota Pekanbaru. Meskipun berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan, penyalahgunaan narkotika masih terus terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pen…
Perjanjian sewa menyewa merupakan hubungan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan harus memenuhi syarat sah perjanjian agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam praktiknya, Kontrakan Gurami di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis masih menggunakan perjanjian secara lisan berdasarkan kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis. Kondisi te…
Secara yuridis, hubungan antara pemilik toko dan pembeli merupakan bentuk perjanjian nominat (jual beli) yang seharusnya tunduk pada ketentuan (KUHPerdata) dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktik sehari-hari, pelaksanaan perjanjian jual beli di Toko Bangunan Hidup Baru IV sering kali dilakukan secara sederhana, baik melalui transaksi tunai langsung maupun sistem peme…
Transparansi dan akuntabilitas dana kampanye merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Namun, dalam praktiknya pelaporan dana kampanye oleh partai politik masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye, ketidaksesuaian antara laporan yang disampaikan dengan aktivitas kampanye, serta terbatasnya akses lembaga …
Dalam konteks hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah diatur dengan jelas dan tegas. Lemahnya posisi konsumen seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari konsumen. Faktor ketidak tahuan konsumen, tidak jelasnya i…
Banyaknya PMI non-prosedural yang mengalami deportasi khususnya dari Malaysia di BP3MI Kepulauan Riau menunjukkan bahwa meskipun PMI telah dideportasi karena pelanggaran keimigrasian atau bekerja secara non-prosedural, sebagian dari mereka tetap kembali bekerja melalui jalur tidak resmi (jalur belakang) dan hal itu menjadi jalan adanya deportasi berulang. Dalam sistem hukum nasional Indonesia b…
Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau menghadapi konflik kronis akibat fragmentasi hutan oleh perkebunan sawit dan pembalakan, yang memaksa harimau sumatera masuk ke pemukiman warga demi mencari makan. Kondisi ini memicu peningkatan ancaman konflik, perburuan liar, dan perdagangan satwa ilegal. Oleh karena itu, Polres Rokan Hulu memegang peran krusial dalam mitigasi konflik di lapangan sekaligu…
Meningkatnya aktivitas perkreditan pada Bank Perkreditan Rakyat membawa konsekuensi berupa risiko kredit macet yang dapat mengancam kesehatan lembaga keuangan. PT. BPR Arsham Sejahtera di Kota Pekanbaru sebagai salah satu BPR yang aktif menyalurkan kredit kepada masyarakat tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Dalam Upaya penyelesaian kredit macet, bank menerapkan mekanisme eksekusi Hak Ta…
Semua orang tampak bergantung pada mobil untuk bepergian, baik untuk penggunaan pribadi, untuk acara-acara khusus, atau untuk transportasi umum. Banyak orang sering bersaing untuk mendapatkan kesempatan memiliki mobil agar mereka dapat berangkat dan pulang kerja atau menekuni hobi mereka. Perjanjian kredit merupakan pilihan yang sederhana dan alternatif jika Anda menginginkan mobil tetapi tidak…