Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah yang menuntut terselenggaranya proses pemilihan secara jujur, adil, dan berintegritas. Dalam setiap tahapan Pilkada, potensi terjadinya pelanggaran tetap ada, sehingga peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemil…
Obat memiliki peran vital dalam pelayanan kesehatan masyarakat, namun penjualannya secara online sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan iklan menyesatkan. Kondisi ini merugikan konsumen karena informasi yang disampaikan tidak akurat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus, pengawasan ketat, serta perlindungan hukum yang jelas agar konsumen terlindungi dari peredaran …
Perkembangan perdagangan ritel modern di Indonesia, seperti Indomaret di Jalan Karya 1, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari, namun dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan berupa perbedaan harga barang yang tercantum pada rak dengan harga yang muncul pada mesin kasir saat pembayaran yang berpotensi merugikan konsumen. Permasalahan ini berkaitan denga…
Tindak pidana pencurian kelapa sawit masih sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun perusahaan perkebunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pencurian kelapa sawit belum berjalan optimal. Selain dipengaruhi faktor ekonomi pelaku, luasnya wilayah perkebunan dan lemahnya pengawasan juga menjadi penyebab meningkatnya kasus pencurian kelapa sawit. Pe…
Negara Kesatuan Repulik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Hal ini tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum, setiap tindakan dari pejabat negara serta warga negara harus mengikuti hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah sat…
Permasalahan sering muncul belakangan ini tentang perjanjian kerja yang mengandung klausul yang mewajibkan pihak pekerja, seperti menahan ijazah pekerja selama kontrak kerja berlangsung. Ini terjadi karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang tersedia, ditambah dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Akibat kepanikan ini, para pencari kerja akhirnya memutuskan …
Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan bagi pemenang lelang. Meskipun pemenang telah memperoleh risalah lelang sebagai akta otentik yang menjadi dasar peralihan hak atas objek lelang, dalam praktik masih terdapat hambatan, seperti penguasaan objek oleh debitur, gugatan dari pihak ketiga, serta kendala administratif dalam p…
Pemanfaatan e-commerce sebagai sarana transaksi jual beli semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi, salah satunya melalui platform Shopee. Di sisi lain, peningkatan transaksi tersebut juga diikuti dengan munculnya berbagai permasalahan, khususnya terkait barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan pesanan. Kondisi ini berpotensi merugikan konsumen dan menimbulkan sengket…
ANALISIS E-GOVERNMENT TERHADAP PELAYANAN KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) DI KOTA PEKANBARU ABSTRAK FITRI NADILA 187310050 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru telah memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelayanan, dengan terintegrasi dalam sebuah portal yang digunakan juga oleh semua operasi perangkat daerah lainnya pa…
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA TANJUNG SIMPANG KECAMATAN PELANGIRAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ABSTRAK Oleh Wendi Efredi Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk kemajuan di dalam sebuah desa karena posisinya sangat berpengaruh atas wewenang kepala desa dalam mengambil keputusan untuk pembangunan sebuah desa, pembangunanpembanguna…