Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa penyalahgunaan narkotika telah dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, praktik penyalahgunaan narkotika masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di wilayah hukum Polsek Sukajadi, Kota Pekanbaru, yang merupakan kaw…
Penelitian ini membahas mengenai pembuktian tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Plw. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak besar terhadap kondisi psikologis serta masa depan korban. Dalam praktik peradilan pidana, proses pembuktian terhadap tin…
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan syarat-syarat dalam Undang-undang tersebut juga bertujuan untuk melindungi hak anak, mencegah praktik perkawinan anak, se…
Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang serius karena tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan bagi korban. Anak sebagai kelompok yang rentan membutuhkan perlindungan hukum yang maksimal, termasuk dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku. Dalam praktiknya, pengungkapan kasus pencabulan anak sering men…
Kontrak sebagai instrument pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, adil dan proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak. Terutama pada kontrak kontruksi disetiap proses kontraktualnya, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya proyek kontruksi sangat besar kemungkinan timbulnya perselisihan. Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas dalam suat…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan polemik karena mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden serta berdampak pada hak politik generasi muda. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan tersebut dan menelaah implikasinya terhada…
Penyelundupan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang cukup serius, hal ini didorong oleh posisi geografis negara kepulauan yang luas, apabila penyelundupan terus terjadi tentu saja Negara Indonesia akan terus mengalami kerugian dikarenakan barang-barang penyelundupan tersebut tidak membayar pajak bea dan cukai bahkan barang-barang penyelundupan tersebut juga akan berpotensi merusak stab…
ABSTRAK Dalam kerangka negara hukum modern, perlindungan hutan merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya tindakan beberapa anggota kelompok tani Desa Rambahan yang memindah tangankan dan memperjual belikan Kawasan hutan kemasyarakatan terhadap masyarakat luar tanpa diketahui ol…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) sebagai kewajiban hukum perusahaan dalam mendukung penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar perekonomian daerah. Selain memenuhi aspek normatif, pelaksanaan TJSP juga diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. PT. Bank Nagari seba…
Perlindungan hak tanah ulayat masyarakat adat Rempang merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin hak atas tanah dan ruang hidup. Secara normatif, pengakuan terhadap hak ulayat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 3 yang mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih ada dalam kenyataannya. Namun, dalam praktiknya masih…