Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sering menimbulkan sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan. Permasalahan ini juga terjadi pada PT WOM Finance Cabang Pekanbaru, di mana sejumlah konsumen mengalihkan kendaraan yang dijadikan jaminan tanpa izin dari …
Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan ancaman terhadap integritas fisik seseorang serta berdampak pada terganggunya ketenteraman masyarakat. Maraknya perkara penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bukit Raya menunjukkan pentingnya pelaksanaan penegakan hukum yang berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan p…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, harga, dan citra merek terhadap keputusan pembelian mobil listrik di Kota Pekanbaru. Pertumbuhan kendaraan listrik yang semakin cepat menunjukkan pergeseran preferensi konsumen terhadap produk ramah lingkungan, tetapi keputusan pembelian mobil listrik masih dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Penelitian i…
Penelitian ini mengkaji bagaimana koordinasi tim dan strategi operasional memengaruhi kinerja tim, dengan manajemen perubahan bertindak sebagai faktor mediasi, dengan fokus pada tim dayung Alam Cahayo Tuah Nagori dalam kompetisi tradisional Pacu Jalur. Studi ini menggunakan metode kuantitatif, mengumpulkan data dari 80 responden melalui kuesioner terstruktur, yang dianalisis menggunakan teknik …
Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum. Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Terdapat banyak kasus penganiayaan di mana pelaku dalam melakukan aksinya turut menggunakan senja…
ABSTRAK Perjanjian jual beli tanah dalam praktik sering menimbulkan sengketa perdata akibat tidak dipenuhinya kewajiban para pihak sebagaimana diperjanjikan. Sengketa tersebut umumnya dipicu oleh pelaksanaan perjanjian yang tidak seimbang, keterlambatan atau kelalaian dalam memenuhi prestasi, serta adanya dalil cacat kehendak yang diajukan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Kondisi ini ter…
Perkawinan merupakan ikatan lahir antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya harus sah menurut agama, tetapi juga wajib dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pelaksanaan per…
Perjanjian jual beli pupuk bersubsidi merupakan bagian penting dalam sistem distribusi pupuk yang diatur oleh pemerintah guna menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. Dalam pelaksanaannya, hubungan hukum antara distributor dan kios penyalur tidak terlepas dari berbagai kendala yang berpotensi menimbulkan wanprestasi.wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum p…
Kegiatan penyelenggaraan Jalan Provinsi, termasuk rekonstruksi atau peningkatan kekuatan struktur Jalan Teluk Piyai - Panipahan Batas Sumut [DAK Lanjutan TA. 2018 & 2019], diklasifikasikan sebagai jalan provinsi yang termasuk tanggungjawab Pemerintah Provinsi Riau. Untuk pelaksanananya tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Riau secara mandiri, sehinggga Dinas PUPRPKPP Provins…
Perceraian merupakan salah satu permasalahan sosial yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi fenomena yang cukup memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam lingkup keluarga Muslim. Perkawinan yang pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dalam praktiknya sering menghadapi berbagai persoalan yang tidak jarang berujung pa…