Art Original

Upaya Kepolisian Bagi Perlindungan Korban Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

---

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga negara memiliki kewajiban untuk menjaga setiap warga negaranya dan setiap warga negara yang tidak mematuhi hukum dapat mengakibatkan dampak negatif terutama terkait dengan peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat salah satunya adalah kasus kecelakaan kendaraan bermotor. Kasus ini sangat banyak dan menyita perhatian masyarakat, salah satunya ialah adanya aktifitas pengendara motor yang merokok saat mengendarai kendaraan dan berlalu lintas, tindakan yang sering dilakukan pengendara tersebut seharusnya dilakukan dalam keadaan berhenti atau dengan kata lain sedang tidak mengendarai kendaraan, karena hal ini secara tidak langsung membuat konsentrasi pengendara berkurang sehingga dapat terjadi nya suatu kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas serta dapat menyebabkan atau membahayakan penumpang atau pengendara lain. Pada ketentuan “pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Kepolisian Bagi Perlindungan Korban Tabrak Lari di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru, dan Apa Hambatan Kepolisian Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tabrak Lari di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Jenis penelitian adalah observational riset atau yang dimaksudkan dengan bentuk survey, merupakan penelitian yang menggunakan wawancara sebagai alat penyatuan data pokok dengan mengangkat sampel dari suatu populasi. Sifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya. Upaya kepolisian bagi perlindungan korban tabrak lari berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009, masih belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena belum ada kejelasan dan ketegasan tentang subyek hukum penyelenggara jalan. Sehingga belum ada kejelasan pula siapa yang harus mempertanggungjawabkan kecelakaan lalu lintas, yang diakibatkan rusaknya jalan. Ketidakjelasan pengaturan makna “penyelenggara jalan”, apakah secara kelembagaan ataukah pejabat yang berkewenangan, dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, pemeliharaan, dan penilikan jalan) dan Hambatan kepolisian memberikan perlindungan dengan adalah hukum positif yang berlaku, adanya benturan kepentingan antara pelaku dan korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan masyarakat yang mempunyai budaya hukum tersendiri.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 344.04 Ran u

Language

NPM

161010103

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2023

Keyword(s)

adanya benturan kepentingan antara pelaku dan korb

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment