ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/puu-xviii/2020 Atas Uu No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
Bookmark Share

Art Original

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/puu-xviii/2020 Atas Uu No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Mega Edwinda - Personal Name; Umi Muslikhah - Personal Name;

Pengadilan pajak yang sistem lembaganya merupakan dua kekuasaan negara saat ini menimbulkan keraguan, karena Pengadilan Pajak harus bertindak independen dan adil dalam memberikan keputusan, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewenangan Menteri Keuangan terkait mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan perwujudan Pengadilan Pajak yang independen setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020. Adapun masalah pokok dalam penelitian skripsi ini pertama, Bagaimana analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PUUXVIII/2020 atas UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Kedua, Upaya hukum apa yang dapat dilakukan agar Pengadilan Pajak dapat menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Adapun jenis Metode penelitian hukum yang penulis gunakan ialah Metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kewenangan Menteri Keuangan dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak hanya bersifat administratif dalam menindaklanjuti hasil dari pemilihan Ketua dan Wakil Ketua yang diajukan kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perubahan mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dapat mendorong perwujudan independensi Pengadilan Pajak. Independensi dalam Pengadilan Pajak perlu diberi perhatian mengingat masih terdapat beberapa kelemahan yang menjadikan Pengadilan Pajak belum sepenuhnya Independen.


Availability
#
Ilmu Hukum (Fakultas Hukum) Hukum 306.25 Meg a
246313
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Hukum 306.25 Meg a
Language
Indonesia
NPM
191010227
Publisher
: Universitas Islam Riau., 2023
Keyword(s)
Putusan Mahkamah Konstitusi
Pengadilan Pajak
Kedudukan
Independensi
Other Information
Petugas
Ayu Agustina
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?