Art Original
Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
Absensi pegawai merupakan alat penting di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Informasi yang mendalam dan terperinci mengenai kehadiran seorang pegawai dapat menentukan tingkat kedisiplinan kerja seseorang, gaji, produktivitas, dan kemajuan instansi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan penelitian adalah 11 orang dengan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur sebagai key informan. Hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis belum terimplementasi secara optimal dan perlu ditingkatkan lagi berdasarkan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, sosial ekonomi dan politik serta disposisi dikarenakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ini dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya tingkat kepuasan dan motivasi yang dimiliki para pegawainya. Adapun kesimpulan penelitian adalah Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis belum terimplementasi secara optimal dan perlu ditingkatkan lagi berdasarkan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, sosial ekonomi dan politik serta disposisi dikarenakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ini dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya tingkat kepuasan dan motivasi yang dimiliki para pegawainya. Adapun saran penulis dalam penelitian ini yaitu Melakukan sosialisasi yang menyeluruh mengenai standar dan sasaran kebijakan kepada seluruh ASN untuk memastikan pemahaman dan keselarasan tujuan. Menambah jumlah staf di instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan untuk mengurangi beban kerja yang berlebihan. Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap implementasi kebijakan.
No other version available