Art Original

Implementasi Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tentang Pajak Di Kabupaten Pelalawan

---

Penelitian ini mengkaji implementasi kewajiban perpajakan para pihak dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) properti di Kabupaten Pelalawan, serta hambatanya. Fokus utama penelitian adalah pada tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan,. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundangundangan yang relevan dengan studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, meliputi notaris, pengembang properti, pembeli, dan pejabat pajak di Kabupaten Pelalawan. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur hukum, peraturan daerah, dan dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) properti di Kabupaten Pelalawan telah diatur secara jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya variasi dalam kepatuhan, di mana sebagian besar pengembang dan konsumen telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai prosedur, sementara beberapa lainnya mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban ini akibat kurangnya pemahaman dan keterlambatan dalam pemrosesan administrasi pajak. Hambatan utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait PPJB di Kabupaten Pelalawan meliputi faktor administratif dan sosialisasi. Secara administratif, terdapat tantangan dalam koordinasi antara pihak pengembang, konsumen, dan instansi pajak, termasuk keterlambatan dalam penyelesaian dokumen dan proses verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait kewajiban perpajakan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) juga menjadi hambatan, menyebabkan beberapa pihak kurang memahami tanggung jawab mereka, yang akhirnya berujung pada keterlambatan dan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak.

---

Availability

Detail Information

Call Number

343.04

Language

Indonesia

NPM

221022229

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2024

Keyword(s)

Implementasi,
Perjanjian-Perjanjian

Other Information

Petugas

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment