ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tender Pengadaan Paket Rehabilitasi Dan Renovasi Sarana Dan Prasarana Sekolah Di Kabupaten Indragiri Hilir (studi Putusan Kppu Nomor 36/kppu-i/2020)
Bookmark Share

Art Original

Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tender Pengadaan Paket Rehabilitasi Dan Renovasi Sarana Dan Prasarana Sekolah Di Kabupaten Indragiri Hilir (studi Putusan Kppu Nomor 36/kppu-i/2020)

Siti Sahnia Mammenasa Dy - Personal Name; Admiral - Personal Name;

Kegiatan bersaing suatu usaha yang dilakukan dengan tidak sehat telah terjadi di masyarakat karena itu adanya aturan Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi pedoman dari berkegiatan ekonomi yang taat hukum. Hal itu sejalan dengan keinginan, dan tugas juga wewenang KPPU sebagai lembaga yang mengawasi jalannya persaingan yang sehat. Ternyata masih banyak kegiatan yang merugikan pelaku usaha lain, juga masyarakat, dan Negara. Salah satunya saja bersekongkol, yaitu adanya praktik persekongkolan tender pengadaan paket rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah di kabupaten Indragiri hilir (Studi Putusan KPPU Nomor 36/KPPU-I/2020). Masalah dalam penulisan tesis ini yang dibahas adalah bagaimana konsep pendekatan yang digunakan pada putusan Nomor 36/KPPU-I/2020 atas tindakan persekongkolan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dan bagaimana penerapan hukum pada putusan komisi pengawas persaingan usaha Nomor 36/KPPU-I/2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu secara hukum normatif dengan sifat penelitiannya deskriptif dan analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan adanya sah tepenuhi unsur bersekongkol terlapor I,II, dan III dengan pendekatan putusan per se illegal bukan rules of reason, melihat pertimbangan komisi belum detail dengan tidak adanya penyidikan lebih rumit, tidak terfokus pada akibat perbuatan pelaku usaha. Lalu penerapan hukum pada putusan kurang adil, dan masih tergolong kecil tidak membuat efek jera, sebaiknya KPPU diberi wewenang dalam pemberian sanksi pada panitia penyelenggara tidak rekomendasi saja agar lebih objektif.


Availability
#
Ilmu Hukum (Pascasarjana) Hukum 643.7 Sit T
242736
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
-
Language
NPM
201021077
Publisher
Hukum Bisnis : Universitas Islam Riau., 2024
Keyword(s)
Persekongkolan, Tender, KPPU.
Other Information
Petugas
Budi Santoso
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?