Art Original

Penegakan Hukum Terhadap Pembakaran Sampah Yang Tidak Sesuai Dengan Teknis Pengelolaan Sampah Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

---

Pembakaran sampah yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kota Pekanbaru, terlihat masih banyaknya masyarakat-masyarakat yang melakukan pembakaran sampah rumah tangga di perkarangan rumah masyarakat itu sendiri serta terdapat beberapa masyarakat yang membuang sampah di lahan terbuka yang mana tidak berada pada tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang mana dapat menimbulkan berbagai masalah seperti penyakit serta bau yang di hasilkan oleh sampah itu sendiri yang mana mengakibatkan mengakibatkan beberapa masyarakat melakukan pembakaran sampah di daerah tersebut sehingga diperlukan adanya penegakan hukum sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolan Sampah. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pembakaran sampah dan apa saja hambatan dan upaya pencegahan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pembakaran sampah oleh lembaga terkait. Jenis penelitian ini adalah observasi atau penelitian lapangan dengan data diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dan juga masyarakat yang melakukan pembakaran sampah serta sifat penelitian deskriptif yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah di pahami dan di simpulkan. Dikarena penelitian ini ingin menggambarkan seperti apa penegakan hukum yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru terhadap pelaku pembakaran sampah di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini ialah diketahui bahwa proses penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pembakaran sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru sangatlah minim atau memprihatinkan dikarenakan sampai saat ini hanya terdapat satu pelaku saja yang di jatuhi hukuman berupa denda dan hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup ialah keterbatasan petugas di lapangan untuk melakukan pengawasan bagi para pelaku atau masyarakat yang melakukan pembakaran sampah dan pihak terkait yang menangani pelaksanaan larangan pembakaran sampah kurang peduli serta masih minimnya pelaksanaan sanksi bagi para pelaku pembakaran sampah dan rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum oleh masyarakat. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembakaran Sampah, Kota Pekanbaru.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 346.04 Jua p

Language

NPM

171010507

Publisher

Hukum : Universitas Islam Riau., 2023

Keyword(s)

Penegakan Hukum
Pembakaran Sampah, Kota Pekanbaru

Other Information

Petugas

Yolla Afrina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment