Image of Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Tanah Pada Proyek Infrastruktur Diatas Hak Milik Masyarakat Berdasarkan Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau
Bookmark Share

Art Original

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Tanah Pada Proyek Infrastruktur Diatas Hak Milik Masyarakat Berdasarkan Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau

ABSTRAK Penelitian ini membahas pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur di tanah milik pribadi di Lingga, Indonesia, yang berakar pada kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Agraria. Meskipun Indonesia berkomitmen sebagai "negara hukum," implementasi peraturan yang efektif sering kali tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan tantangan dalam proses pengadaan tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur di tanah milik pribadi dan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses ini di Lingga. Dengan memanfaatkan metodologi penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan deskriptif-analitis diadopsi, dengan fokus pada kerangka peraturan dan implikasi praktisnya. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Kabupaten Lingga, melibatkan sepuluh responden, termasuk pemilik tanah dan pejabat dari departemen pemerintah terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis publikasi resmi. Temuan menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur sejalan dengan ketentuan hukum yang ada, yang menekankan pentingnya kompensasi yang adil bagi pemilik tanah. Namun, tantangan tetap ada karena kurangnya pemahaman publik mengenai mekanisme kompensasi, ditambah dengan upaya sosialisasi yang tidak memadai sebelum proses akuisisi. Terlepas dari masalah ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pengadaan tanah secara umum mematuhi persyaratan hukum, dengan pemerintah tetap berkewajiban untuk menegosiasikan kompensasi yang adil jika terjadi sengketa. Penelitian ini memiliki implikasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang hak atas tanah dan proses kompensasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada tata kelola dan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif di Indonesia.

Availability
#
Ilmu Hukum (Ilmu Hukum) Hukum 348.02 Fat T
246822
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Hukum 348.02 Fat T
Language
Indonesia
NPM
201010202
Publisher
Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau.,
Keyword(s)
Pengadaan tanah
proyek infrastruktur
kerangka hukum
Other Information
Petugas
Handi
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment