ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas (transboundary Haze Pollution) Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Lingkungan Internasional
Bookmark Share

Art Original

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas (transboundary Haze Pollution) Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Lingkungan Internasional

Regina Ichaura Andata Br. Sihombing - Personal Name; Sri Wahyuni - Personal Name;

Kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya dianggap sebagai bencana regional tetapi juga sebagai bencana global. Karena dampak dari kebakaran hutan yang merambak hingga ke negara tetangga, serta gas pembakaran (seperti CO2) yang dipancarkan ke atmosfer akan menyebabkan pemanasan global. Hukum internasional menjadi ketentuan dasar dalam penyelesaian kasus pencemaran udara lintas batas. Maka sesuai dengan ketentuan hukum internasional tanggung jawab negara muncul saat suatu negara merugikan negara lain. Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio, Konvensi Jenewa, Protokol Kyoto dan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution merupakan hukum internasional yang berkaitan erat dengan perlindungan lingkungan serta konservasi SDA yang di dalamnya termasuk perlindungan keanekaragaman hayati. Masalah pokok penelitian adalah bagaimana tanggung jawab negara terhadap pencemaran udara akibat kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia menurut hukum lingkungan internasional dan bagaimana upaya dalam menanggulangi pencemaran udara akibat kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang diambil dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengolah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa tanggung jawab negara berarti menunjukkan posisi yuridis setelah terjadinya pelanggaran kewajiban untuk membayar perbaikan. Pemerintah telah melakukan upaya mulai dari tindakan pencegahan hingga tindak penanggulangan.


Availability
#
Ilmu Hukum (Fakultas Hukum) Hukum 344.04 Reg T
248217
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Hukum 344.04 Reg T
Language
Indonesia
NPM
171010484
Publisher
Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2023
Keyword(s)
Tanggung Jawab
Pencemaran Udara
Hukum Lingkungan Internasional
Other Information
Petugas
Erza Pebriani
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?