Art Original

Pelaksanaan Sanksi Adat Atas Pelanggaran Larangan Perkawinan Sesuku Menurut Adat Andiko Nan 44 (studi Di Kenegerian Tobiong Xiii Koto Kampar)

---

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia, hukum adat mengatur beberapa aspek yang ada di dalam masyarakat, salah satunya tentang perkawinan. Terkait perkawinan dalam suatu kelompok masyarakat adat pasti ada aturan dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat adatnya. Seperti larangan melakukan perkawinan sesuku pada masyarakat andiko nan 44 Kenegerian Tobiong. Perkawinan sesuku adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berasal dari satu suku yang sama. Larangan tersebut ada karena perkawinan sesuku bisa merusak sistem kekerabatan dan keturunan menurut garis keturunan materilineal. Rumusan masalah dalam skripsi ini: pertama, Bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku menurut adat andiko nan 44 di Kenegerian Tobiong XIII Koto Kampar? Kedua, Bagaimana peran Ninik Mamak terhadap penegakan hukum atau sanksi dalam perkawinan sesuku menurut adat andiko nan 44 di Kenegerian Tobiong XIII Koto Kampar? Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku. Penelitian ini dilakukan di Kenegerian Tobiong XIII Koto Kampar. Responden dalam penelitian ini adalah semua pihak yang berhubungan dengan Penelitian Ini. Sumber datanya adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah pertama, pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku dilakukan secara musyawarah oleh seluruh tokoh adat yang ada di Kenegerian Tobiong, pelaku perkawinan sesuku dan pihak keluarganya. Pelaksanaannya dengan penentuan sanksi, penjatuhan hukuman dan pembayaran denda. Dua pasangan pelaku perkawinan sesuku melaksanakan sanksi yang telah diberikan. Namun, satu pasangan pelaku perkawinan sesuku tidak melaksanakan sanksi yang telah diberikan. Sehingga jika sanksi dari pelanggaran aturan adat tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan sanksi terhadap pelaku perkawinan sesuku tidak terlaksana dengan baik karena masih terdapat pelaku perkawinan sesuku yang tidak melaksankan sanksi yang telah diberikan. Kedua, peran Ninik Mamak terhadap penegakan sanksi dalam perkawinan sesuku masih seperti sejak awal sampai sekarang. Para ninik mamak mengatakan peran ninik mamak dalam penegakan sanksi pada berjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun, berdasarkan data dari pihak pelaku perkawinan sesuku, ada pasangan perkawinan sesuku mengatakan ninik mamak telah berperan dengan baik, ada juga pasangan perkawinan sesuku mengatakan peran ninik mamak kurang maksimal dalam penegakan sanksi. Hal ini karena kurangnya komunikasi anak kemenakan dengan ninik mamaknya sehingga ada pelaku perkawinan sesuku yang tidak melaksanakan sanksi yang diberikan kepada mereka. Sehingga peran ninik mamak dalam penegakan sanksi pada perkawinan sesuku tidak maksimal.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 346.04 Mai p

Language

NPM

191010154

Publisher

Pekanbaru : Universitas Islam Riau., 2023

Keyword(s)

hukum adat, perkawinan sesuku, pelaksanaan sanksi,

Other Information

Petugas

Yolla Afrina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment