Art Original

Analisis Yuridis Eksistensi Skck Dalam Kaitannya Dengan Tujuan Pemidanaan Dan Perlindungan Ham

---

Pemidanaan merupakan hukuman yang dijatuhkan terhadap warga negara yang melanggar undang-undang atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yaitu “untuk mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) dan penyelesaian konflik (conflict toplossing)”. sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah surat yang dikeluarkan sebagai tanda seseorang tidak pernah terlibat kejahatan atau melakukan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi surat keterangan catatan kepolisian dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan HAM dimasa akan datang. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah pemberlakuan SKCK dalam sistem administrasi, yang mana ketentuan ini sangat menyudutkan mantan narapidana untuk berbagai pengurusan dokumen dan mendapatkan pekerjaan. Sementara mereka telah mendapatkan hukuman sesuai dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan, pemberlakuan SKCK sebagai syarat administrasi terkesan melanggar Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah norma. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach). penelitian pustaka atau dokumen dilakukan terhadap data atau literatur-litaratur yang sesuai dengan permasalahan peneliti. Penulis menggunakan sumber hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan; sumber hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, makalah, dan lain-lain; dan sumber hukum tersier yang teridiri dari kamus dan ensiklopedia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan kepala kepolisian nomor 18 tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bahwa sangat tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan, yang mana bekas narapiana harus di hukum kembali melalui surat keterangan tersebut. Eksistensi SKCK justru mengekang kehidupan bekas narapidana dalam kehidupan bersosial. Jika SKCK masih berlaku dimasa akan datang tentu Hak asasi manusia menjadi taruhannya hanya untuk menerapkan kepastian hukum.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 341.48 Ari a

Language

Indonesia

NPM

201021029

Publisher

Ilmu Hukum S2 : Universitas Islam Riau., 2023

Keyword(s)

Ham
SKCK
Pemidanaan

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment