Art Original

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polres Kampar

---

Perjudian online dikategorikan sebagai kejahatan cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer/HP dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penulisan Tesis ini diantaranya : penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Kampar serta faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Kampar ? Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam dalam penelitian hukum sosiologis atau observational research., yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis, yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci dan jelas terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Kampar. Dari hasil penelitian dan pembahasan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Kampar bahwa terhadap penyidikan judi online yang telah dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Kampar masih menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Polres Kampar diantaranya adalah : Sanksi pidana terhadap judi online berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP, perbedaan waktu penahanan, Kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi, tidak seimbang dengan perkembangan kemampuan pelaku judi online dan Penggunaan bukti elektronik membutuhkan keterangan ahli, akan tetapi Penyidik Satreskrim Polres Kampar tidak mempunyai anggaran untuk membiayai honorarium ahli tersebut..

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 340.5 Ikb p

Language

Indonesia

NPM

211022177

Publisher

Ilmu Hukum S2 : Universitas Islam Riau., 2023

Keyword(s)

Penegakan Hukum
Judi Online
Polres Kampar.

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment