Art Original

Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Di Batam: Dampaknya Terhadap Bisnis Lokal

---

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diterapkan untuk mendorong investasi dan aktivitas perdagangan internasional di Kota Batam. Kebijakan ini memberikan berbagai insentif, seperti pembebasan pajak dan kemudahan perizinan, untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan menarik bagi investor. Namun, penerapannya tidak hanya menciptakan peluang tetapi juga tantangan yang signifikan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Ketimpangan dalam akses modal, teknologi, dan infrastruktur antara UMKM dan perusahaan besar menjadi penghalang utama yang perlu diatasi. Penelitian ini mengkaji dua masalah utama, yaitu dampak kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 terhadap pertumbuhan UMKM di Kawasan Perdagangan Bebas Batam serta tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengakses modal, teknologi, dan sumber daya untuk bersaing di tengah dominasi perusahaan besar dan produk impor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan mpiris. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pelaku UMKM, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), dan Dinas Koperasi dan UMKM. Data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan statistik, dan literatur relevan. Analisis data dilakukan secara induktif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang da dan merumuskan rekomendasi strategis yang berbasis pada temuan lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan kawasan perdagangan bebas di Batam memberikan peluang besar bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas dan memanfaatkan fasilitas fiskal yang disediakan. Namun, implementasinya belum sepenuhnya menguntungkan pelaku UMKM karena keterbatasan informasi, birokrasi yang kompleks, dan kurangnya kapasitas teknologi. Produk-produk lokal sering kali kalah bersaing dengan produk impor yang memiliki kualitas lebih tinggi dan harga lebih kompetitif. Selain itu, akses terhadap pendanaan formal masih menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan akses pembiayaan melalui kredit berbunga rendah, penyediaan pelatihan bisnis dan teknologi, serta promosi kolaborasi strategis antara UMKM dan perusahaan besar untuk menciptakan ekosistem usaha yang inklusif

---

Availability

Detail Information

Call Number

-

Language

NPM

221021064

Publisher

Hukum Bisnis : Universitas Islam Riau., 2025

Keyword(s)

. Kata Kunci : Kawasan Perdagangan Bebas, UMKM, K

Other Information

Petugas

Budi Santoso

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment