Art Original

Tinjauan Yuridis Hukum Waris Masyarakat Adat Batak Toba Yang Melakukan Migrasi Di Kecamatan Balai Jaya Bagi Anak Perempuan Berdasarkan Putusan Ma No. 179k/sip/1961 Tentang Persamaan Hak Antara Anak Perempuan Dan Laki-laki

---

Hukum adat mengatur tentang hukum kewarisan. Masyarakat adat batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal. Pada anak perempuan masyarakat adat batak Toba meniadakan hak waris atas harta orang tuanya. Perbedaan ini yang membuat sengketa kewarisan terjadi dan ada dalam masyarakat adat batak Toba. Upaya penyelesaian sengketa kewarisan negara memiliki peraturan yang mengatur, berupa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 179K/SIP/1961 menyatakan bahwa hak waris antara anak perempuan dan laki-laki itu sama dan begiru juga dengan putusan-putusan turunannya yang menimbang dari beberapa Undang-Undang. Sehingga kedua hukum ini memiliki perbedaan atas kedudukan anak perempuan dalam sebuah keluarga khusunya dalam masyarakat adat batak Toba. Banyaknya undang-undang yang menjadi pertimbangan perlu diperhatikan juga keadilan bagi hukum adat untuk dipertahankan dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1 yang menilai bahwa hakim harus menimbang hukum masyarakat adat yang sudah berkembang terlebih dahulu dalam masyarakat. Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana masyarakat adat batak Toba meneruskan warisan berdasarkan hukum waris yang telah ada dan berkembang pada masyarakat adat tersebut serta bagaimana nantinya kedudukan anak perempuan dalam pewarisan berdasarkan Putusan MA No. 179K/SIP/1961 yang mengatur tentang persamaan hak waris antara anak perempuan dan laki-laki. Metode penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian gabungan dari hukum normatif dan empiris, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji sumber hukum serta informasi yang ada di masyarakat. Sumber data yang digunakan beragam dari bahan hukum primer berupa undang-undang, putusanputusan, dan hasil wawancara. Bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian dari skripsi ini kedudukan anak perempuan masyarakat adat batak toba memiliki kedudukan yang rendah dan tidak memiliki hak waris dalam keluarga. Anak laki-laki dianggap berhak terhadap harta warisan orang tuanya dikarenakan mereka yang bisa meneruskan marga kepada keturunan selanjutnya. Dalam kedudukannya anak perempuan yang menikah akan dinggap bukan kerabat keluarganya, melainkan kerabat dari suaminya. Sehingga umumnya anak perempuan dalam keluarga masyarakat adat batak toba yang ingin memperjuangan hak warisnya dilakukan dengan cara melalui pengadilan. Kedudukan perempuan dalam Putusan MA No. 179K/SIP/1961 yang sudah menjadi yurisprudensi menyatakan bahwa kedudukan anak perempuan atas hak waris orang tuanya sama dengan anak laki-laki berdasarkan pertimbangan dalam hukum positif.

---

Availability

Detail Information

Call Number

-

Language

NPM

211010024

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2025

Keyword(s)

Kata Kunci: Masyarakat Adat Batak Toba, Hukum Wari

Other Information

Petugas

Budi Santoso

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment