Art Original

Kepastian Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

---

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman mengenai status hukum tanah yang tercantum dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2022-2024 tercatat ada 20 (dua puluh) orang pemilik tanah yang masi berstatus Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Hal ini disebabkan masyarakat di Desa Serosah masih belum memahami bagaimana kekuatan hukum dari Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai bukti kepemilikan tanah. Selain itu adanya kendala bagi masyarakat dalam mengubah status tanah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kekuatan mengikat dari Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi dan bagaimana bentuk kendala pada masyarakat dalam menaikkan status tanah dari Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) ke Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan analisis kepustakaan sebagai pendukung data. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan, dan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur serta Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di Desa Serosah berfungsi untuk bukti penguasaan fisik tanah dan statusnya sebagai akta dibawah tangan yang memiliki kepastian hukum terbatas, karena Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai akta otentik dengan memiliki kepastian hukum yang kuat. Banyak warga yang masih menganggap Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sudah cukup sebagai bukti kepemilikan. Kemudian, ada beberapa kendala yang dialami masyarakat Desa Serosah dalam mengubah status tanah dari Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), seperti kurangnya pemahaman hukum terkait fungsi Surat keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), kesulitan administratif, biaya yang tinggi, dan jarak yang jauh ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai prosedur dan manfaat pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) juga menjadi hambatan besar, sehingga banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya proses tersebut dan merasa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sudah cukup kuat sebagai bukti kepemilikan.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 340.5 Rif k

Language

Indonesia

NPM

211010482

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2025

Keyword(s)

Kepastian Hukum
Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)
Sertifikat Hak Milik (SHM)

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment