Art Original
Penegakan Hukum Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua Melalui Sistem Tilang Elektronik Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru
Tilang elektronik menggunakan kamera pemantau dengan teknologi tinggi untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran di berbagai ruas jalan. Adanya undang-undang tentang lalu lintas tentu menunjukan bahwa lalu lintas perlu untuk dipatuhi baik kendaraan roda dua ataupun roda empat demi menjaga keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalamnya dikaji dan ditentukan bahwa setiap pelanggaran yang berhubungan dengan ruang lalu lintas ditetapkan didalamnya ketentuan pidana berdasarkan pelanggaran dalam lalu lintas dan angkutan jalan agar masyarakat dapat sadar dan taat akan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua Melalui Sistem Tilang Elektronik di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru dan Apa Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua Melalui Sistem Tilang Elektronik di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan penelitian observasi atau survey secara langsung ke lapangan. Dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitif yang memberikan sebuah gambaran suatu objek penelitian melalui data yang dikumpulkan. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum lalu lintas melalui sistem tilang elektronik sudah berjalan secara efektif, akan tetapi masih ada hambatan yang terjadi. Hambatan dalam pelaksaan penegakan hukum lalu lintas melalui sistem tilang elektronik berupa kualitas jaringan yang kurang stabil atau tidak memadai Kondisi tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam pengiriman notifikasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat menunggu cukup lama untuk mendapatkan notifikasi atau nomor BRIVA yang diterima untuk proses pembayaran denda dan juga tidak kooperatifnya pelanggar lalu lintas karena mengabaikan ketentuan yang diberikan.
No other version available