Art Original
Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Rakyat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAKYAT KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU oleh REKA AMNA Salah satu kebijakan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu dalam menangani masalah Pedagang Kaki Lima, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam penataan pedagang kaki lima di Pasar Rakyat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu serta hambatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam penataan pedagang kaki lima di Pasar Rakyat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Tipe penelitain ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah subjek penelitian. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap mengerti dan menguasai masalah-masalah yang diteliti. informan didalam penelitian ini antara lain : Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, BANPOL PP, serta pedagang di Pasar Rakyat Kota Rengat. Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini berjumlah 4 (Empat) orang. Berdasarkan hasil penelitian Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Rakyat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu antara lain peran regulator, peran dinamisator, peran fasilitator dan peran katalisator. Hambatan dalam penataan pedagang kaki lima di Pasar Rakyat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu antara lain Rendahnya kesadaran hukum PKL, Faktor internal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu yaitu kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait dengan penataan pedagang kaki lima di Pasar Rakyat Kota Rengat antara lain dengan pihak Camat Kota Rengat serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu, Kurangnya Pembinaan Dari Pemerintah, keterbatasan anggaran serta kurangnya partisipasi amsyarakat.
No other version available