Art Original

Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Nomor : 61/pid.sus-tpk/2024/pn.pbr Diluar Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru

---

Eksekusi barang bukti dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak. Namun, pelaksanaan eksekusi sering menghadapi kendala, terutama jika barang bukti berada di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang menangani perkara tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan dan Hambatan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Nomor : 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr Diluar Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru? Jenis dari penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk kedalam golongan penelitian yang dilakukan secara observational research dengan cara melakukan wawancara sebagai data atau informasi dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan barang bukti yang berada di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor: 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr, merupakan proses yang sangat kompleks dan memerlukan penanganan yang cermat serta koordinasi antar lembaga hukum yang berbeda. Dalam kasus ini, barang bukti yang disita berupa rekening bank dengan dana senilai Rp 3 miliar di Surabaya dan tanah serta bangunan di Bandung, yang keduanya harus dieksekusi meskipun berada di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi barang bukti dalam kasus tersebut membutuhkan beberapa langkah kunci, yaitu koordinasi yang intensif antara Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri setempat di wilayah tempat barang bukti berada. Selain itu, proses administrasi yang melibatkan berbagai instansi terkait, seperti bank, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta lembaga lainnya, menjadi faktor penting dalam kelancaran eksekusi tersebut. Dan terdapat berbagai hambatan, seperti koordinasi yang kompleks antar Kejaksaan Negeri di daerah lain, perbedaan prosedural antar instansi terkait, kendala administratif, pengamanan barang bukti, serta potensi sengketa hukum dari pihak terpidana atau pihak ketiga. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan pengamanan barang bukti, serta peningkatan kapasitas jaksa dalam menangani eksekusi lintas wilayah.

---

Availability

Detail Information

Call Number

-

Language

NPM

211022151

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2025

Keyword(s)

Eksekusi Barang Bukt, Kejaksaan Negeri Pekanbaru,

Other Information

Petugas

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment