PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI MENURUT ASEAN FRAMEWORK ON PERSONAL DATA PROTECTION

---

Informasi pribadi merupakan elemen penting dalam bidang keamanan siber karena signifikansinya dan kerahasiaannya, yang dapat memengaruhi dan membentuk berbagai sektor penting seperti ekonomi, politik, dan keamanan. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) merupakan badan internasional utama di Kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk menyatukan negara-negara anggotanya dalam mencapai perlindungan data pribadi di seluruh Kawasan. Inisiatif ASEAN diilustrasikan oleh pembentukan Kerangka Kerja ASEAN tentang Perlindungan Data Pribadi. Piagam PBB, yang membahas keamanan data pribadi, menampilkan pasal-pasal yang mengatur hak atas privasi dan informasi pribadi dalam 2 (dua) pasal yang berbeda, dengan hak atas privasi yang dirinci dalam Pasal 7 dan perlindungan data pribadi yang ditentukan dalam Pasal 8. Data sensitif atau kategori data khusus, sebagaimana menurut Pasal 6 Konvensi Modernisasi UE 108, mencakup banyak aspek yang mengarah ke masalah yang lebih rumit, yang hanya boleh ada dengan perlindungan hukum yang memadai yang diuraikan dalam konvensi ini. Bersamaan dengan itu, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Perlindungan Data Umum UE (GDPR) menetapkan kategori data pribadi tertentu. Oleh karena itu, judul penelitian ini yaitu “perlindungan hukum terhadap data pribadi menurut ASEAN Framework on Personal Data Protection”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk perlindungan data pribadi menurut ASEAN Framework on Personal Data Protection dan bagaimana implementasi perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dimana penulis mengambil suatu permasalahan dan fokus pada masalah sebagaimana adanya penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian, hasil penelitian akan diolah dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah menggunakan metode deduktif. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kerangka Kerja ASEAN tentang Perlindungan Data Pribadi berupaya untuk meningkatkan perlindungan informasi pribadi di kawasan Asia Tenggara dan untuk mendorong kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN, yang bertujuan untuk membantu kemajuan dan pengembangan perdagangan serta pertukaran informasi baik secara regional maupun global. Dalam praktiknya, ASEAN berupaya untuk memperkuat perlindungan data pribadi di Asia Tenggara melalui tujuh prinsip panduan. Pembahasan Indonesia mengenai perlindungan data pribadi masih bersifat sektoral; kerangka hukum saat ini mengenai privasi data pribadi di Indonesia terdiri dari beberapa ketentuan yang secara implisit membahas masalah data pribadi. Pemerintah, sebagai otoritas, diharapkan untuk mengintensifkan pengawasan terhadap entitas yang mengumpulkan dan memproses data pribadi untuk mencegah pelanggaran apa pun. Pemerintah didesak untuk mengambil pendekatan tegas terhadap mereka yang melanggar hak data pribadi.

---

Availability

Detail Information

Call Number

-

Language

NPM

181010652

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2025

Keyword(s)

Kata Kunci: ASEAN, Perlindungan Data Pribadi, Huku

Other Information

Petugas

Budi Santoso

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment