Art Original

Pelaksanaan Perjanjian Dalam Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Oleh Pemerintah dan PT. PP Tirta Madani di Kota Pekanbaru

---

Perjanjian merupakan pondasi yang penting untuk menetapkan hak dan kewajiban serta mengikat secara sah antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perjanjian juga merupakan aspek penting dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU menjajaki berbagai sektor salah satunya sektor air minum. Pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadikan awal mula adanya suatu hubungan hukum antara Pemerintah dengan PT. PP Tirta Madani di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dalam proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ini dan untuk mengetahui hambatan PT. PP Tirta Madani dalam melaksanakan proyek pembangunan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) di Kota Pekanbaru. Adapun masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan PT. PP Tirta Madani di Kota Pekanbaru dan apa saja hambatan PT. PP Tirta Madani dalam melaksanakan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris melibatkan studi lapangan melalui pengamatan peristiwa aktual dan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam konteks peristiwa nyata dengan berdasarkan informasi dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan sifatnya yaitu diskriptif analitis yaitu mendeskripsikan proses analisis pada informasi yang dikumpulkan dari hasil lapangan, wawancara, dokumen, dan observasi untuk mengembangkan tesis yang mengklarifikasi masalah dengan judul yang dipilih. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian proyek pembangunan ini terdapat beberapa tahapan yakni adanya uji studi kelayakan, pengesahan proyek oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, serta pembentukan dan penunjukan pelaksana proyek. Pelaksanaan proyek ini sebagian besar sesuai dengan asas perjanjian yang tertulis pada Pasal 1338 KUHPerdata. Lalu, terdapat hambatan utama yaitu ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 5A ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa masalah finansial dan regulasi sering kali menjadi faktor keterlambatan suatu proyek KPBU. Selanjutnya, mayoritas masyarakat pelanggan PDAM merasa puas namun sebanyak 30% pelanggan merasakan adanya kendala teknis seperti kuantitas air yang kecil, pipa bocor, meteran pecah, dan lain sebagainya. Hal ini dapat terindikasi bahwa distribusi air maupun infrastruktur masih menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan proyek SPAM Kota Pekanbaru.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 341.5 Hik p

Language

Indonesia

NPM

211010372

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2025

Keyword(s)

Perjanjian
Pembangunan
SPAM

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment