ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Analisis Yuridis Terhadap Proses Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kuasa Substitusi Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru
Bookmark Share

Art Original

Analisis Yuridis Terhadap Proses Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kuasa Substitusi Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru

RAHMADHEA ASPRIMA PUTRI - Personal Name; Satrio Abdillah - Personal Name;

Kepemilikan tanah yang sah harus sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, yaitu disebut dengan sertipikat tanah. Dalam proses peralihan hak atas tanah terkadang terdapat kendala dalam pembuatan akta jual beli yaitu salah satu pihak tidak dapat hadir untuk penandatanganan akta tersebut, oleh sebab itu dibuatlah akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka dari itu permasalahan yang dikaji yaitu pelaksanaan penggunaan akta kuasa menjual substitusi untuk melaksanakan peralihan hak atas tanah di Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, serta hambatan dan upaya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Setiap notaris mempunyai klien dengan permasalahan mereka sendiri, sehingga perlu adanya sosialisasi dari Kantor Pertanahan agar mereka memahami bahwa akta kuasa menjual substitusi tidak dapat digunakan dalam peralihan hak atas tanah. Masalah yang sering muncul adalah keberatan pihak penerima kuasa untuk membayar pajak, karena jika jual beli pertama harus dilaksanakan, maka seluruh kewajiban pajak dan biaya peralihan hak atas tanah harus dibayar. Untuk menghindari hal ini, Kantor Pertanahan melarang penggunaan akta kuasa menjual substitusi sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, karena sering menimbulkan persoalan pajak. Solusi yang diterapkan adalah pembatalan akta kuasa substitusi karena cacat hukum, dan mewajibkan penyelesaian jual beli pertama secara sah terlebih dahulu. Setelah itu, barulah dapat dibuat akta kuasa menjual baru untuk proses berikutnya.


Availability
#
Ilmu Hukum (Fakultas Hukum) Hukum 340.5 Rah a
ETD0500II
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Hukum 340.5 Rah a
Language
Indonesia
NPM
211010463
Publisher
Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2025
Keyword(s)
Peralihan hak
Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Other Information
Petugas
Ayu Agustina
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?