Art Original

PENEGAKAN HUKUM OLEH PPNS KEHUTANAN PROVINSI RIAU TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN DI KAWASAN INDRAGIRI HULU

---

Perambahan hutan merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan. Tindakan perambahan hutan terjadi peningkatan khususnya di kawasan hutan Indragiri Hulu. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dijelaskan jika PPNS merupakan mereka yang diberi wewenang secara khusus langsung dari Undang-undang untuk melaksanakan penyidikan tentang kejahatan dibidang kehutanan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS kehutanan terhadap pelaku tindak pidana perambahan hutan di kawasan Indragiri Hulu dan apa faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh PPNS kehutanan terhadap pelaku tindak pidana perambahan hutan di kawasan Indragiri Hulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dan data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara sistematisasi data yang dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara tulisan dan penjelasan melalui kata-kata untuk selanjutnya data tersebut dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan hasil analisis yang akan penulis uraikan secara sederhana dan sistematis dalam bentuk kalimat. Hasil dari penelitian ini bahwa Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perambahan hutan di Indragiri Hulu dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dan UU ciptaker. Prosesnya dimulai dari laporan atau temuan patroli PPNS, dilanjutkan dengan tindakan administratif dan penyidikan di lapangan menggunakan surat tugas. Setelah dilakukan upaya paksa hukum dan koordinasi dengan kepolisian, berkas perkara yang lengkap (P21) diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum bersama tersangka dan barang bukti untuk proses persidangan di Pengadilan Negeri. Hambatan Penegakan Hukum masih terkendala oleh berbagai faktor seperti multitafsir regulasi, kurangnya penyidik, keterbatasan sarana, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sulitnya akses geografis, dan minimnya anggaran. Meski berbagai upaya telah dilakukan, efektivitas penyidikan belum maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, serta koordinasi yang lebih baik antar instansi.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 340.5 Ris p

Language

Indonesia

NPM

211010506

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2025

Keyword(s)

Indragiri Hulu
Perambahan Hutan
PPNS

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment