Art Original

ANALISIS KONSTITUSIONAL ATAS IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

---

Isu mengenai posisi dan implementasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan diskursus yang terus berkembang, terutama dalam konteks pencarian format hubungan ideal antara agama dan negara. Di satu sisi, Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, bukan negara agama. Namun di sisi lain, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, nilai-nilai Islam memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan norma hukum dan kebijakan publik. Fenomena munculnya peraturan daerah bernuansa syariah, penguatan hukum keluarga Islam, serta berkembangnya wacana formalisasi syariat Islam mencerminkan dinamika tersebut. Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pokok masalah: (1) bagaimana konsep hukum Islam mengatur tata kelola bernegara; dan (2) bagaimana implementasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk menjawabnya, digunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan konstitusional. Data diperoleh melalui studi pustaka, telaah peraturan perundang-undangan, serta analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam memiliki konsep tata kelola pemerintahan yang komprehensif, etis, dan bertanggung jawab, yang ditandai dengan prinsip-prinsip seperti keadilan (al-‘adalah), musyawarah (sh?r?), dan akuntabilitas (mas’uliyyah). Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan secara substansial selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, hukum Islam bukan hanya relevan untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga dapat berperan dalam membentuk fondasi moral dan etika dalam sistem pemerintahan dan perundang-undangan. Implementasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan dinamika yang khas, di mana konstitusi negara memberikan ruang pengakuan terhadap nilai-nilai keagamaan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsipprinsip dasar negara hukum, hak asasi manusia, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan konstitusional memungkinkan hukum Islam diadopsi ke dalam hukum positif secara selektif dan kontekstual, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun praktik kelembagaan, terutama dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan peradilan agama. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme yang konstitusional dan inklusif, agar tercipta harmoni antara aspirasi keagamaan dan prinsip dasar negara hukum Indonesia.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 340.5 And a

Language

Indonesia

NPM

211022197

Publisher

Ilmu Hukum S2 : Universitas Islam Riau., 2025

Keyword(s)

Hukum Islam
Tata Kelola Bernegara
Konstitusi

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment