Art Original

Penyelesaian Sengketa Mengenai Kepemilikan Ganda (overlapping) Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Di Kecamatan Mandau

---

ABSTRAK Kepemilikan tanah diakui secara hukum hanya jika terlebih dahulu didaftarkan di kantor pertanahan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan ganda adalah kelalaian pemilik tanah yang tidak melakukan proses peralihan hak milik atas tanah setelah membeli tanah dan juga tidak merawat tanahnya, sehingga tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah terlantar. Karena penjual awal telah meninggal dunia dan sulit untuk menemukan ahli warisnya, pemilik tanah saat ini mengeluarkan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) sebagai bukti kepemilikan untuk menjual kembali tanah tersebut kepada pembeli baru. Akibatnya, terdapat dua data kepemilikan atas tanah yang sama. Rumus Masalah penelitian dalam skripsi ini adalah: Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa mengenai kepemilikan ganda (overlapping) hak milik atas tanah dan Bagaimana proses Penyelesaian sengketa mengenai kepemilikan ganda (overlapping) hak milik atas tanah di Kecamatan Mandau Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN)? Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis/empiris dan bersifat deskriptif analitis. Dengan menggabungkan kedua metode pendekatan ini yaitu melihat kenyataan dilapangan dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, dan metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, serta dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini ialah kelalaian dalam transaksi akad jual beli tanah yang tidak dilakukan balik nama serta tidak merawat tanah miliknya sehingga mudah untuk terjadi penerbitan hak milik atas tanah baru. Untuk proses penyelesaian kasus sengketa kepemilikan ganda (overlapping) dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan. Solusi yang disepakati oleh para pihak adalah penerbitan sertipikat tanah baru oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti kepemilikan yang sah dengan SKGR sebagai dasar penerbitannya. Karena sengketa ini tidak sampai ke pengadilan, kantor pertanahan memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertipikat baru.

---

Availability

Detail Information

Call Number

-

Language

Indonesia

NPM

201010422

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2025

Keyword(s)

Kata Kunci : kepemilikan ganda, pendaftaran tanah,

Other Information

Petugas

Nada

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment