Text

Tinjauan Yuridis Perdagangan Melalui E-warong Yang Di Bentuk Pemerintah Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Yang Di Dalam Terdapat Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

---

Setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum merupakan dambaan bagi kita semua. Kesejahteraan sosial merupakan amanat konstitusi yang terumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Kenyataannya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sampai dengan realisasi penyaluran dana program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) per April 2021 mencapai 38,34 persen atau senilai dengan Rp 17,3 triliun. Fakta ini tidak mengherankan karena program BPNT, merupakan program kelanjutan dari Rastra (Beras Sejahtera) yang bertransformasi menjadi BPNT dengan tujuan efisiensi penyerapan bantuan melalui 6T, yaitu tepat : sasaran, waktu, jumlah, kualitas, harga dan administrasi. Penyerapan anggaran pemerintah sebesar 30 an persen, menjadi problematika tersendiri dari pelaksanaan program BPNT ini.Masalah pokok dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Tinjauan Yuridis Perdagangan Melalui E-warong yang di bentuk Pemerintah Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako yang di dalam terdapat Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?Peran E-warong di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako yang di dalam terdapat Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? Metode penelitian yang digunakan adalah observational research atau dengan cara survey artinya penelitian yang langsung turun ke lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data yang diapat dari responden baik melalui kuesioner maupun wawancara untuk dijadikan sebagai bahan dalam penulisan penelitian, sedangkan sifatnya adalah deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penilitian serta permasalahan yang ada ditemui dilapangan secara apa adanya. Adapun hasil dari pelaksanaan Lokasi e-Warong sudah memenuhi ukuran dasar atau kriteria, yakni dapat melayani 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) Keluarga Penerima Manfaat. Meski e-Warong terletak di dalam gang tetapi lokasi dapat dengan mudah di aksesoleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datang. Maka dengan demikian aksesibilitas jalan sudah memadai dalam mewujudkan pelaksanaan program e-Warong juga dibutuhkan Mesin EDC dan Kartu elektronik Keluarga Sejahtera (KKS) kriteria dan persyaratan menjadi e-warong yang tergolong cukup mudah untuk dilengkapi, kewajiban Pemerintah sosialisasi dan evaluasi yang harus dilaksanakan, serta pembinaan yang diberikan oleh e-warong dan lain sebagainya sudah terlaksana dengan baik., kurangnya aturan ketegasan sanksi yang diberikan oleh e-warong sehingga beberapa e-warong dari hasil survey masih ada yang berlaku curang dan menaikkan harga diluar ketentuan. Serta tidak semua upaya penyelamatan yang dilakukan e-warong dapat berjalan dengan baik dan lancar, ini hanya dilakukan untuk menjaga kolektibilitas e-warong.

---

Availability

Detail Information

Call Number

-

Language

Indonesia

NPM

201022139

Publisher

Ilmu Hukum S2 : Universitas Islam Riau., 2023

Keyword(s)

konsumen
Siak
BPNT
Aksesibilitas
e-warong

Other Information

Petugas

Mia

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment