Text
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BBKSDA) RIAU
Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip good governance dalam layanan publik di BBKSDA Riau. Penelitian dilatarbelakangi oleh lambatnya proses administrasi, kurangnya transparansi, dan terbatasnya akses informasi, yang mencerminkan belum optimalnya implementasi prinsip good governance. Tujuannya adalah menganalisis sejauh mana prinsip tersebut diterapkan dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori yang dikembangkan oleh UNDP (1997) namun melalui pendekatan menurut hidayat (2023), berfokus pada lima indikator utama: transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas, serta partisipasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur dan pengguna layanan. Hasil menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas belum berjalan optimal karena kurangnya pengarahan prosedur dan media layanan. Daya tanggap menunjukkan perbaikan melalui penyediaan media pelayanan. Efisiensi, efektivitas, dan partisipasi tergolong cukup baik meski masih perlu peningkatan. Hambatan yang ditemukan adalah keterbatasan SDM dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Namun, adanya komitmen aparatur dan kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih baik menjadi faktor pendukung. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya reformasi sistem pelayanan dan peningkatan kapasitas aparatur agar layanan publik lebih transparan, akuntabel, dan responsif sesuai prinsip tata kelola yang baik.
No copy data
No other version available