Text

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-K/2012 TERHADAP HUTAN ADAT RUMBIO DAN BULUH CINA

---

Hutan adat di Indonesia memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat, terutama dalam hal mengelola sumber daya alam dan mempertahankan budaya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi pijakan hukum bagi pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam, termasuk hutan adat. Namun, pelaksanaannya di lapangan sering menghadapi tantangan, terutama dalam konteks pengelolaan hutan di wilayah Rumbio dan Buluh Cina. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana kedudukan hukum hutan adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat? Serta agaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap hutan adat oleh pemerintah di wilayah Rumbio dan Buluh Cina? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang mengedepankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan pendapat para ahli untuk mengevaluasi implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi serta kedudukan hukum hutan adat di Indonesia. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memberikan landasan yang kuat terhadap pengakuan hak masyarakat hukum adat, termasuk pengelolaan hutan adat. Akan tetapi, implementasinya di lapangan, khususnya di Rumbio dan Buluh Cina, menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah dan praktik di masyarakat. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah, serta kurangnya pemahaman tentang hak-hak masyarakat hukum adat di kalangan pemangku kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada pemangku kepentingan untuk mendukung pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.

---

Availability

Detail Information

Call Number

-

Language

Indonesia

NPM

231022148

Publisher

Hukum Tata Negara : Universitas Islam Riau., 2025

Keyword(s)

Kata Kunci : Hutan Adat, Mahkamah Konstitusi, Perl

Other Information

Petugas

Budi Santoso

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment