ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR EPISODE 19 DI PROVINSI RIAU
Bookmark Share

Text

PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR EPISODE 19 DI PROVINSI RIAU

HARY LAKSANA - Personal Name; Rendi Prayuda - Personal Name;

Proses Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Episode 19 di Provinsi Riau bertujuan untuk menganalisis proses pelibatan berbagai aktor dalam pelaksanaan kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Collaborative Governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan pada keterlibatan lintas sector baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga non pemerintah secara partisipatif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi terhadap pelaksanaan kebijakan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Teori utama yang digunakan adalah model Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2007) yang meliputi lima indikator utama: dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara (intermediate outcomes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Episode 19 di Provinsi Riau telah mencerminkan prinsip-prinsip Collaborative Governance. Dialog antara pemangku kepentingan berjalan melalui forum-forum resmi dan informal yang mendukung komunikasi terbuka dan transparan. Kepercayaan antaraktor terbangun melalui refleksi bersama dan evaluasi berkelanjutan. Komitmen kuat dari pemerintah daerah tercermin dalam alokasi anggaran pendidikan pada APBD 2025. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran di beberapa kabupaten/kota, ketimpangan kapasitas antarlembaga, dan kurangnya konsistensi dalam pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai basis perencanaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antaraktor, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan sistem evaluasi terpadu berbasis data. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan model kolaborasi yang lebih efektif di sektor pendidikan.


Availability
#
Administrasi Publik (pascasarjana) Location name is not set
ETD2340II
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
-
Language
Indonesia
NPM
237121018
Publisher
Administrasi Publik : Universitas Islam Riau., 2025
Keyword(s)
Kata Kunci : Collaborative Governance, Kebijakan M
Other Information
Petugas
Budi Santoso
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?