Text

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Ditreskrimum Polda Riau

---

Secara ideal, rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang paling aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi setiap anggotanya. Dasar keluarga terbentuk dari ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang berkomitmen untuk saling melindungi, menghargai, dan membangun suasana yang harmonis. Dalam kondisi yang sehat, keluarga bukan hanya sekadar tempat tinggal fisik, melainkan juga lingkungan yang mendukung perkembangan emosional, spiritual, dan sosial anggotanya. Namun kenyataannya, rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Tidak jarang, rumah tangga justru menjadi sumber konflik hingga terjadinya kekerasan, yang tidak hanya melanggar nilai kemanusiaan tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, dengan dampak berat baik secara fisik, mental, maupun emosional bagi para korban. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pihak Ditreskrimum Polda Riau Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Apa Hambatan Ditreskrimum Polda Riau Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara lengkap kondisi di lapangan dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang ahli, baik dari kepolisian, korban, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Sedangkan sifat penelitian ini ialah deskriptif analistis, yakni penulis mencoba untuk memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara terperinci tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Ditreskrimum Polda Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditreskrimum Polda Riau telah menjalankan sejumlah inisiatif perlindungan terhadap korban KDRT dengan menggandeng berbagai instansi pendukung, seperti Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Kerja sama ini dilakukan dalam rangka memastikan penanganan korban bersifat holistik, mulai dari pendampingan hukum, layanan konseling psikologis, hingga penyediaan rumah aman atau shelter sementara bagi korban yang berada dalam kondisi darurat. Meski demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menemui berbagai hambatan, terutama yang berasal dari korban sendiri, seperti ketakutan terhadap ancaman pelaku, kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi keluarga, serta rasa malu akibat stigma sosial, sehingga sering kali korban tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya.

---

Availability

Detail Information

Call Number

-

Language

Indonesia

NPM

211010347

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2025

Keyword(s)

Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Hukum, Kek

Other Information

Petugas

Budi Santoso

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment