Text
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INFORMASI INDUSTRI NASIONAL SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS) PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor penghambat penggunaan SIINas pada DP2KUKM Provinsi Riau. Implementasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DP2KUKM) Provinsi Riau menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat pendaftaran pelaku usaha pada SIINas, yaitu hanya sekitar 0,45% dari total pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) selama periode 2021–2024. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan teori Van Metter dan Van Horn, yang meliputi indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik organisasi, disposisi dan ekonomi politik dan sosial. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sementara analisis data dilakukan secara deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai kejadian yang sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau baik dari segi sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi dan hambatannya. Hasil penelitian menunjukkan (SIINas) memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan industri, tetapi didalam pelaksanaannya banyak yang belum memahami pentingnya sistem ini dari dari pelaku usaha maupun dari operator itu sendiri. Kurangnya sosialisasi dan informasi yang memadai menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi pelaku usaha. Kendala teknis dan ketidaknyamanan dengan teknologi juga menjadi penghalang bagi mereka untuk mendaftar dan mengelola akun SIINas. Masalah infrastruktur, seperti jaringan internet yang tidak stabil, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, semakin memperburuk situasi. Koordinasi yang kurang efektif antara Dinas Perindustrian dan instansi terkait juga menghambat implementasi SIINas
No other version available