Text

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI MENGGUNAKAN JERIGEN DI SPBU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR

---

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur aspek tertentu dalam pengelolaan kegiatan minyak dan gas di Indonesia, dengan menjual kembali bahan bakar bersubsidi yang telah dibeli dari pombensin. Untuk pelanggaran ini, ada sanksi administrasi dan masa kurungan. bahwa pelaku yang ditangkap atas pelanggaran penyalahgunaan ini akan dikenakan hukuman pidana dan denda. Meskipun demikian, masih ada individu yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi secara ilegal di berbagai lokasi. Pembeli bahan bakar muncul dengan jerigen. Mereka muncul karena menggunakan kesempatan yang diberikan untuk mengambil keuntungan dari ketidakteraturan distribusi bahan bakar Pertamina karena minyak diambil dilakukan dalam skala besar ini, berdampak besar. Penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi secara ilegal bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan kondisi di tempat yang kekurangan bahan bakar. Adapun rumusan masalah yang penulis teliti Adalah Bagaimana Bentuk Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 Tentang Gas dan Minyak di Distrik Bangko Kabupaten Rokan Hilir ? ?Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Minyak Dengan Jerigen Di SPBU Distrik Kecamatan Bangko di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Metode Penelitian ini jenis dan sifat penelitiannya ialah observasional hukum, yang berarti Studi dilakukan secara langsung di tempat penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, artinya informasi yang diteliti di lapangan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Berdasarkan undang-undang minyak dan gas nomor 22 tahun 2001 Di Kecamatan, Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Menggunakan Jerigen Di Spbu Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Tempat penelitian ini adalah SPBU Rokan Hilir, alasan untuk meneliti di SPBU di kecamatan bangko dikarenakan pusat tempat Pedagang Kaki Lima bahan bakar minyak menggunakan jerigen yang katanya menumbuhkan Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Jual beli BBM bersubsidi menggunakan jerigen yang terjadi di beberapa SPBU di Kecamatan Bangko pada dasarnya merupakan praktik penyimpangan distribusi BBM, karena tidak sesuai dengan ketentuan perizinan serta mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan dalam regulasi perminyakan nasional. UU Nomor 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha minyak dan gas, termasuk pengangkutan, penyimpanan, dan penyaluran BBM bersubsidi, wajib dilakukan oleh pihak yang memiliki izin resmi. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan praktik jual beli BBM bersubsidi menggunakan jerigen tetap terjadi dan sulit ditertibkan, yaitu: Faktor Ekonomi, Faktor Kebutuhan Masyarakat serta faktor pengawasan yang sangat lemah

---

Availability

Detail Information

Call Number

-

Language

Indonesia

NPM

191010104

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2026

Keyword(s)

Kata Kunci : Jual Beli, Bahan Bakar Minyak (BBM),

Other Information

Petugas

Budi Santoso

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment