Text
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN ROKOK ILEGAL OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA CUKAI TANJUNG BALAI KARIMUN
Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang cukai yang masih marak terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Rokok ilegal adalah produk tembakau yang diedarkan tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sah, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi penerimaan negara serta berdampak negatif terhadap kesehatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tingginya permintaan terhadap rokok dengan harga murah serta lemahnya efek jera sanksi pidana menjadi faktor pendorong masih terjadinya peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai sebagai aparat penegak hukum memiliki arti penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana tersebut. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh PPNS Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun terhadap pelaku peredaran rokok ilegal, serta bagaimana hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, guna memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh PPNS Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun belum berjalan secara optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi ringan dan belum proporsionalnya sanksi pidana dalam Undang-Undang Cukai, keterbatasan sarana operasional khususnya armada laut, serta rendahnya kepatuhan hukum masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kebiasaan konsumsi rokok. Kondisi tersebut menyebabkan upaya penegakan hukum belum sepenuhnya menimbulkan efek jera bagi pelaku peredaran rokok ilegal.
No other version available