Text
DIPLOMASI IKLIM INDONESIA : TATA KELOLA MANGROVE DAN IMPLEMENTASI KOMITMEN PARIS AGREEMENT
Penelitian ini menganalisis bagaimana tata kelola mangrove nasional bertransformasi menjadi instrumen strategis diplomasi iklim Indonesia dalam mendukung implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) dan komitmen Paris Agreement. Masalah utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara ambisi diplomatik global dengan regresi institusional domestik pasca-pembubaran lembaga khusus yang memicu fragmentasi mandat dan birokratisasi sentralistik. Menggunakan Teori Konstruktivisme, konsep Rezim Lingkungan Internasional, dan konsep Diplomasi Iklim, penelitian ini membedah mekanisme mangrove sebagai aset pembentuk identitas dan daya tawar internasional Indonesia melalui metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mangrove berfungsi sebagai pilar diplomasi untuk menarik pendanaan hijau dan memperkuat posisi tawar di forum multilateral, namun efektivitasnya terhambat oleh pola tata kelola top-down yang mengalienasi peran Pemerintah Kabupaten, Desa, dan masyarakat. Lemahnya mandat hukum serta dukungan anggaran nyata bagi otoritas lokal menyebabkan rendahnya keberlanjutan program di tingkat tapak. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan reformasi struktural melalui model multilevel governance yang mencakup desentralisasi mandat melalui regulasi hukum (UU/Perpres) guna memberikan wewenang absolut bagi aktor lokal, dibarengi mekanisme akses pendanaan langsung (direct access) untuk memangkas inefisiensi birokrasi pusat. Penguatan peran strategis aktor lokal secara legal dan finansial disimpulkan sebagai syarat mutlak untuk menjamin kredibilitas data pelaporan iklim dan integritas diplomasi Indonesia guna membangun kepemimpinan iklim berkeadilan yang nyata di tingkat tapak.
No other version available