Text

Identifikasi Peran dan Kewenangan Stakeholder Pengelola Kawasan Hutan Kota Pekanbaru

---

Kawasan Hutan Kota Pekanbaru merupakan ruang terbuka hijau strategis yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan estetika bagi masyarakat perkotaan. Namun, dalam praktiknya kawasan ini masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait peran stakeholder yang belum teridentifikasi secara jelas serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya pengawasan, minimnya pemeliharaan fasilitas, dan terbatasnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan kewenangan stakeholder dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru serta menganalisis tantangan koordinasi dan strategi pengelolaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola kawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain studi kasus. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan stakeholder terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan analisis deskriptif kualitatif serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengelolaan kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru melibatkan beberapa stakeholder utama, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), perwakilan masyarakat, serta pengunjung. DLHK Provinsi memiliki kewenangan utama dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan, namun belum didukung oleh unit pelaksana teknis (UPT) khusus sehingga pengelolaan di lapangan tidak optimal dan tanpa prosedur operasional yang baku. Hambatan pengelolaan juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antar stakeholder, keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan UPT sebagai penguatan kelembagaan, penegasan kewenangan antar instansi, dan peningkatan kolaborasi melalui pendekatan good governance serta strategi hasil analisis SWOT untuk mewujudkan pengelolaan Hutan Kota yang lebih efektif dan berkelanjutan.

---

Availability

Detail Information

Call Number

-

Language

Indonesia

NPM

213410762

Publisher

Perencanaan Wilayah Dan Kota : Universitas Islam Riau., 2026

Keyword(s)

Kewenangan,
Collaborative Governance
Hutan Kota
Pengelolaan Lingkungan
Stakeholder,
SWOT,

Other Information

Petugas

Budi Santoso

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment