Text
EVALUASI PELYANAN PENGURUSAN SERTIFIKAT HAK MILIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI
ABSTRAK Pelayanan publik di bidang pertanahan memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan bukti kepemilikan tanah tertinggi yang memberikan perlindungan hukum, kepastian hak, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelayanan pengurusan sertifikat tanah masih kerap menghadapi berbagai permasalahan, seperti lamanya proses penyelesaian, kurangnya transparansi informasi, serta keluhan masyarakat terhadap prosedur dan kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan pengurusan Sertifikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kota Dumai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari pegawai Kantor Pertanahan Kota Dumai dan masyarakat pemohon sertifikat. Analisis data dilakukan secara sistematis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka evaluasi pelayanan mengacu pada teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pengurusan Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Dumai belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa indikator pelayanan masih belum terpenuhi secara maksimal, terutama terkait ketepatan waktu penyelesaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat. Selain itu, faktor penghambat pelayanan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja pegawai yang tinggi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas aparatur, penyederhanaan prosedur, serta penguatan sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang pertanahan. Kata Kunci: Evaluasi, Pelayanan Publik, Kantor Pertanahan, SHM.
No other version available