ETD - UIR

Electronic Thesis and Dissertation

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
    Member Login Online Registration
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject NPM Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI NON E-TENDERING PADA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
Bookmark Share

Text

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI NON E-TENDERING PADA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

ZULFAINI - Personal Name; Rahyunir Rauf - Personal Name;

Pengadaan barang/jasa secara elektronik lebih banyak keuntungannya dibanding secara manual baik oleh pengguna maupun penyedia barang/jasa. Pada kenyataannya e-procurement masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan dalam pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa di Kota Pekanbaru hal ini dibuktikan dari rendahnya nilai Indeks Tata Kelola pengadaan Kota Pekanbaru Khususnya paket Non-Tender sebesar 0.0% pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Good Governance Dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui Non E-Tendering Pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk itu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai teknik untuk pengumpulan data dan wawancara langsung kepada informan dan narasumber. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Good Governance dalam pengadaan Non E-Tendering di Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai berikut Pertama indikator Partisipasi penyedia dijamin setara, adil, dan nondiskriminatif melalui rotasi dan seleksi berbasis kinerja, Kedua meskipun informasi pengadaan dapat diakses secara bebas dan transparan (SIRUP/LPSE) hingga sosialisasi berjalan sesuai SOP, Ketiga Akuntabilitas Non E-Tendering dijamin melalui dokumentasi komprehensif oleh PPK (KAK, Kontrak, BA) dan transparansi publik via LPSE/SiRUP, Keempat Meskipun proses pengadaan secara umum dinilai efektif dalam memenuhi kebutuhan mendesak dan memiliki pondasi dokumentasi (KAK/HPS),Kelima Rendahnya Indeks Tata Kelola menegaskan lemahnya kepatuhan, padahal regulasi telah menyediakan kerangka penegakan hukum administratif berjenjang (teguran, pembatasan wewenang) bagi pelanggar. adapun saran pada penelitian ini adalah Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengadaan harus menjadi prioritas utama, Penegakan disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan langkah fundamental untuk menjamin transparansi, Penguatan fungsi pengawasan internal merupakan kunci untuk mitigasi risiko


Availability
#
Ilmu Pemerintahan (Pascasarjana) Pemerintahan 351 Zul P
ETD4661II
Available but not for loan - ETD
Detail Information
Call Number
Pemerintahan 351 Zul P
Language
Indonesia
NPM
227321020
Publisher
Ilmu Pemerintahan : Universitas Islam Riau., 2026
Keyword(s)
good governance
Pengadaan Barang/Jasa
Non E-Tendering,
overnance, Pengadaan Barang/Jasa, Non E-Tendering,
Other Information
Petugas
BUDI SANTOSO
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • Please login to see this attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

ETD - UIR
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?