Text
TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA DUMAI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Dumai dengan menggunakan prinsip Good Governance. Fokus penelitian didasarkan pada rendahnya capaian target RTH dalam rencana tata ruang yang saat ini baru menyentuh angka 18,69% dari mandat 30%. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis spasial berbasis Geographic Information System (GIS). Pisau analisis yang digunakan merujuk pada lima indikator Sedarmayanti (2014), yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola RTH di Kota Dumai belum berjalan optimal. Partisipasi masyarakat masih bersifat top-down sehingga memicu resistensi sosial, sementara transparansi informasi baru sebatas teknis digital tanpa edukasi publik yang substantif. Dari sisi akuntabilitas, ditemukan adanya data gap antara dokumen administratif dengan dinamika lapangan. Efektivitas pengelolaan terhambat oleh fluktuasi anggaran dan lemahnya sinkronisasi data spasial daerah dengan sistem pertanahan nasional. Terakhir, penegakan hukum dinilai masih kaku dan cenderung mengabaikan hak keperdataan warga dalam penetapan zonasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kolaborasi antarlembaga serta inovasi struktur bangunan berpori (bio-mimetik) sebagai solusi alternatif keterbatasan lahan hijau di kota industri.
No other version available