Art Original
Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (ikd) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai
Implementasi kebijakan program pelayanan IKD masih belum bejalan secara optimal. Minat warga untuk melakukan aktivasi mengenai IKD masih minim. Tantangan lainnya yaitu masih banyak warga yang tidak memiliki perangkat android/ios yang support sehingga tidak bisa memiliki IKD. Dan SIAK yang merupakan sistem, terkadang masih teradi eror sehingga menghambat pelaksanaan program aktivasi IKD di Kota Dumai.. Tujuan Penelitian Mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dengan indikator dari Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang dengan Kepala Disdukcapil sebagai key informan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah inovasi digitalisasi dokumen kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempermudah aksesibilitas data, serta mendukung transformasi layanan publik yang berbasis teknologi. Penelitian ini mengevaluasi implementasi program IKD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Dumai dengan fokus pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi program IKD di Kota Dumai telah menunjukkan upaya untuk mewujudkan layanan kependudukan yang lebih modern dan efisien. Disdukcapil Kota Dumai telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi, seperti penyebaran informasi melalui media sosial, pamflet, dan kegiatan langsung di kecamatan. Namun, tingkat pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan cara penggunaan IKD masih beragam. Beberapa masyarakat di wilayah pinggiran belum sepenuhnya memahami prosedur penggunaan aplikasi IKD. Komunikasi internal antarpegawai berjalan cukup efektif, terutama melalui rapat rutin dan pembagian tugas yang jelas. Namun, koordinasi dengan unit teknologi informasi perlu ditingkatkan untuk mengatasi kendala teknis yang sering muncul.
No other version available